Dalam waktu sehari, tepatnya pada 27 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Tsunami Aceh 2004 sebagai Bencana Nasional.
Peristiwa Tsunami Aceh 2004
Tsunami Aceh 2004 adalah salah satu bencana alam terburuk dan terbesar di Indonesia. Bencana ini terjadi setelah Aceh terlebih dahulu mengalami gempa berkekuatan 9,2 SR pada hari Minggu, 26 Desember 2004, pagi. Tidak ada yang mengira bahwa setelah gempa tersebut akan datang gelombang laut besar setinggi 30 meter.
Pada hari Minggu, 26 Desember 2004 silam, sekitar pukul 07.50 WIB, kawasan Aceh bagian barat dan sekitarnya merasakan guncangan gempa sebesar 9,1 hingga 9,3 SR berpusat di 20-25 kilometer barat daya Sumatera. Tak lama kemudian, warga di pesisir pantai melihat air laut menjadi surut dan garis pantai mundur hingga ratusan meter.
Beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang gelombang besar setinggi kurang lebih 30 meter yang menyapu pantai barat Sumatera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Diperkirakan gelombang tsunami ini menyapu bersih daratan dengan kecepatan mencapai 800 km per jam.
Hanya dalam waktu tujuh menit, kota-kota di pesisir barat Aceh sudah dipenuhi dengan puing-puing bangunan dan mayat dalam kondisi tragis. Dilaporkan sekitar 132.000 jiwa meninggal dunia dan 37.000 orang dinyatakan hilang.
Penetapan Bencana Nasional oleh SBY
Pada 27 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung menetapkan bencana tsunami Aceh sebagai Bencana Nasional. Dalam sebuah video yang baru-baru ini beredar, SBY menceritakan pengalamannya saat itu. Malam hari itu, ia masih sempat berkomunikasi dengan Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla. Ia meminta JK untuk datang duluan ke Banda Aceh sementara dirinya masih di Jayapura. Ia menghitung-hitung butuh waktu 6 hingga 8 jam untuk sampai ke Aceh.
Di Lhokseumawe, ia menyadari bahwa dampak bencana tidak hanya terasa di wilayah tersebut, tetapi juga di beberapa daerah lain seperti Melaboh dan Tapaktuan. Di hadapan Pangdam Bukit Barisan serta pejabat lainnya, SBY menyatakan bahwa situasi sangat serius dan harus ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Ia menjalankan manajemen krisis sendiri dan pada 28 Desember, ia tiba di Banda Aceh.
Ia sangat terkejut melihat kondisi yang terjadi. Ibu Ani Yudhoyono menangis sepanjang perjalanan karena melihat jenazah yang berada di mana-mana, ribuan korban. Kota Banda Aceh lumpuh total, tanpa infrastruktur dan pemerintah daerah yang tidak berfungsi.
Langkah-Langkah Pengambilan Keputusan
Keputusan pertama yang diambil oleh SBY adalah fokus pada penyelamatan nyawa. Ia memastikan operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan tanpa henti, termasuk pelayanan medis bagi para korban yang masih bisa diselamatkan. Selain itu, ia juga memastikan logistik seperti makanan dan minuman tersedia bagi para pengungsi yang tersebar di berbagai tempat.
Langkah kedua adalah memobilisasi sumber daya. Karena Aceh lumpuh, Gubernur Sumatera Utara almarhum Tengku Rizal Nurdin bersama SBY memobilisasi dukungan dari Sumatera Utara. Mereka menggunakan alat komunikasi TNI, intelijen, dan polisi untuk memastikan komunikasi tetap berjalan dan keputusan dapat diambil dengan cepat.
Peran Jusuf Kalla
Jusuf Kalla juga memiliki cerita sendiri ketika mendapat informasi tentang bencana yang melanda Aceh. Setelah mendengar kabar tersebut, JK meminta Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Sofyan Djalil, untuk segera berangkat ke Aceh. “Pakai pesawat saya,” kata JK saat itu.
Sesampainya di Aceh, Sofyan langsung memberikan laporan kepada JK. Dia menyebutkan bahwa korban jiwa kemungkinan mencapai 50 ribu orang. Mendengar itu, JK segera mengumpulkan beberapa menteri dan meminta agar obat-obatan dikirim ke Aceh serta dana untuk kebutuhan makanan warga Aceh.
Ada pejabat Kemenkes yang bilang bahwa waktu sudah malam dan semua gudang penyimpanan obat sudah dikunci. Mendengar itu, JK marah dan memerintahkan agar gudang-gudang tersebut dibuka dengan cara apapun. Ia bahkan meminta agar pistol digunakan untuk menembak gembok jika perlu.
Respons Internasional
Tsunami Aceh 2004 bukan hanya cerita tentang bencana, tetapi juga tentang kemanusiaan, persaudaraan, dan solidaritas. Dalam waktu 72 jam setelah bencana, lebih dari 50 negara sudah mengumumkan komitmennya untuk membantu Aceh. Jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 100 negara dalam dua minggu.
Global Humanitarian Assistance dalam laporannya pada 2006 menyebutkan bahwa bencana ini memicu total komitmen bantuan internasional hingga 14 miliar dolar AS. AS mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Aceh, sementara Australia mengerahkan lebih dari 1.000 personel militer dan bantuan senilai satu miliar dolar AS.
Negara-negara Timur Tengah juga mengirimkan tim SAR, logistik, helikopter, kapal, dan tenaga medis. Lembaga-lembaga global seperti UNICEF, UN-OCHA, WHO, WFP, UNHCR, dan ratusan NGO internasional turut terlibat dalam respons kemanusiaan.
Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi
Proses rekonstruksi dan rehabilitasi dilakukan antara tahun 2005 hingga 2009 untuk memulihkan kembali kondisi Kota Aceh. Pada masa itu, banyak rumah bantuan didirikan, termasuk berbagai infrastruktur dan fasilitas umum. Operasi darurat ini mencakup langkah-langkah besar yang digerakkan secara simultan dan membuka jembatan udara kemanusiaan internasional.
Word Food Program mulai mendistribusikan makanan kepada lebih dari 500 ribu penyintas pada hari ke-10 bencana, memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi di tengah kekacauan. Upaya pembangunan hunian darurat juga dilakukan secara massif dengan lebih dari 100 ribu unit rumah sementara dibangun dalam tahun pertama pascabencana.
Pelayanan kesehatan juga dilakukan secara massif, termasuk vaksinasi dan pencegahan luka terbuka yang biasa dialami warga terdampak bencana.
