Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rotasi terhadap 40 pejabat tinggi pratama di Direktorat Jenderl Pajak (DJP). Pelantikan ini digelar di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (6/2), dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam sambutannya, Purbaya menekankan pentingnya integritas, pengawasan internal, serta peningkatan target penerimaan pajak.
Rotasi jabatan ini menjadi bagian dari strategi pembenahan organisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Purbaya menyatakan bahwa langkah seperti ini wajar dilakukan untuk memastikan kinerja organisasi tetap optimal. Ia juga menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan yang ketiga dalam satu bulan terakhir. Meski orang yang sama tetap bertugas, posisi mereka bergeser. Beberapa mungkin merasa senang, sementara yang lain mungkin sedikit kecewa. Namun, ini adalah langkah terencana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja.
Purbaya mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan semakin kompleks, sehingga diperlukan organisasi yang selalu siap dan memiliki integritas tinggi. Ia juga menyentil kasus-kasus hukum yang menimpa sejumlah pegawai pajak dan bea cukai belakangan ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa masih ada pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pimpinan tidak boleh lagi berdalih tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahan. Purbaya meminta para pejabat baru untuk lebih teliti dalam mengawasi kinerja anak buahnya. Jika ada tersangka yang naik level di bawah pimpinan, maka akan terus diganti sampai ke atas. Tidak bisa lagi alasan “saya tidak tahu” digunakan.
Purbaya juga menyoroti pentingnya perbaikan citra DJP dan Bea Cukai, terutama di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat pajak. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk mengurangi kontak langsung dengan wajib pajak. Ia menjelaskan bahwa AI sudah diterapkan agar interaksi dengan wajib pajak semakin sedikit. Prinsipnya, jika bekerja sesuai aturan, pegawai tidak akan dibiarkan sendirian. Namun, pihaknya tidak bisa campur tangan dalam proses hukum.
Selain fokus pada integritas, Purbaya juga menekankan pentingnya kinerja penerimaan negara. Ia berharap rotasi ini mampu mendorong peningkatan tax collection rate yang selama ini masih rendah. Target yang ditetapkan adalah peningkatan dari sekitar 9 persen menjadi 11–12 persen. Ini dianggap sebagai misi berat bagi DJP.
Purbaya mengingatkan bahwa dengan ekonomi yang mulai membaik, alasan perlambatan ekonomi tidak lagi relevan jika target penerimaan kembali meleset. Ia meminta seluruh jajaran DJP bekerja lebih serius agar kebocoran pajak tidak terus berulang. “Jangan sampai presiden terus menyampaikan soal kebocoran pajak. Akhir tahun saya tidak mau dengar itu lagi,” tegasnya.
Berikut daftar pejabat tinggi pratama DJP yang dilantik:
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak: Nurbaeti Munawaroh
- Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Irawan
- Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan: Eureka Putra
- Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus: Ihsan Priyawibawa
- Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi SDM: Heru Narwanta
- Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur: Eka Sila Kusna Jaya
- Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II: Hestu Yoga Saksama
- Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I: Arif Yanuar
- Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku: Sekti Widihartanto
- Direktur Peraturan Perpajakan I: Rosmauli
- Direktur Penegakan Hukum: Samingun
- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas: Inge Diana Rismawanti
- Direktur Data dan Informasi Perpajakan: Eddi Wahyudi
- Direktur Transformasi Proses Bisnis: Mukhammad Faisal Artjan
- Direktur Perpajakan Internasional: Dwi Astuti
- Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan: Kurniawan Nizar
- Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Samon Jaya
- Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM: Syamsinar
- Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar: Dasto Ledyanto
- Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I: Arif Mahmudin Zuhri
- Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Imam Arifin
- Kepala Kanwil DJP Aceh: Ahmad Djamhari
- Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I: Belis Siswanto
- Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II: Dionysius Lucas Hendrawan
- Kepala Kanwil DJP Riau: YFR Hermiyana
- Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau: Mekar Satria Utama
- Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi: Tarmizi
- Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung: Retno Sri Sulistyani
- Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Sigit Danang Joyo
- Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat: Kindy Rinaldy Syahrir
- Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I: Yunirwansyah
- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Max Darmawan
- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II: Arridel Mindra
- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Lindawaty
- Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat: Dudi Efendi Karnawidjaya
- Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah: Anton Budhi Setiawan
- Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara: Paryan
- Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara: Imanul Hakim
- Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara: Ardiyanto Basuki
- Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Judiana Manihuruk
Selain DJP, pelantikan juga mencakup pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran:
- Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta BA BUN: Riko Amir
- Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Didik Kusnaini
- Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Kurnia Chairi
