Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, dan siswa sekolah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan antara Iran dengan AS-Israel.
Namun, sejumlah pengamat ekonomi menyatakan bahwa dampak dari kebijakan ini dinilai tidak signifikan terhadap penghematan BBM nasional. Menurut Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, konsumsi BBM lebih didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja. Oleh karena itu, efek dari WFH hanya bersifat marginal dan belum menyentuh perubahan struktural.
Pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% meskipun harga minyak melonjak. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan WFH satu hari dalam seminggu dapat menghemat 20% konsumsi BBM. Namun, beberapa ahli menilai angka tersebut terlalu optimistis.
Langkah Penghematan Energi
Pemerintah juga mulai menggodok aturan WFH atau bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu demi menghemat konsumsi BBM. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak hingga melonjaknya harga menyusul pertikaian antara Iran dengan Amerika-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.
Sejak konflik berkecamuk di Timur Tengah, harga minyak dunia melonjak tajam menembus level US$100 – US$117 per barel. Harga sempat turun mendekati US$87 – US$93 per barel, namun kembali naik saat perang memanas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyebut hingga saat ini dua kapal tanker milik Pertamina masih belum bisa keluar dari Selat Hormuz. Proses negosiasi masih berlangsung.
Kebijakan WFH untuk ASN dan Swasta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan keputusan WFH akan berlaku untuk aparatur sipil negara dan juga pekerja swasta—meskipun masih berupa imbauan. Ia menegaskan bahwa setelah libur Lebaran atau awal April akan mulai diberlakukan. “ASN maupun imbauan untuk (perusahaan) swasta. Tetapi yang tidak (WFH) adalah pelayanan publik,” ujarnya.
Airlangga kemudian menjelaskan keputusan ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM dan mobilitas kerja. Presiden Prabowo Subianto, klaimnya, juga menilai efisiensi dari WFH cukup signifikan, karena bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.
Pembelajaran Daring untuk Sekolah
Selain kepada pekerja, langkah penghematan cadangan energi juga bakal menyasar pelajar. Pemerintah berencana memberlakukan penyesuaian sistem pembelajaran di sekolah dengan mengkombinasikan metode daring dan tatap muka. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga kualitas proses pendidikan.
Terkait mekanisme penyesuaian distribusi MBG juga akan disesuaikan apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, termasuk opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diterapkan.
Penilaian Pengamat Ekonomi
Sejumlah pengamat ekonomi menilai strategi penghematan pemerintah tersebut hanya memberikan dampak yang kecil dan terbatas dalam menurunkan konsumsi BBM. Yusuf Rendy Manilet mengatakan secara nasional konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja. Adapun kebijakan bekerja dari rumah hanya mengurangi perjalanan komuter di kota-kota besar.
Ia juga berpandangan meskipun pemerintah menerapkan WFH, namun sebagian dari mereka dipastikan tetap melakukan perjalanan untuk aktivitas lain. Itu artinya, konsumsi energi justru bergeser ke rumah tangga. Dari sisi produktivitas, kata Rendy, dampaknya juga tidak seragam lantaran ada sektor yang tetap efisien, tapi ada juga yang bisa mengalami penurunan koordinasi.
Opsi Lain untuk Penghematan Anggaran
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menyebut strategi penghematan yang diputuskan pemerintah itu cenderung sebagai pelengkap, “bukan kebijakan utama untuk menyelamatkan fiskal”. Menurutnya, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain, memangkas belanja kementerian atau lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk diketahui pada tahun ini, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun.
Rijadh menilai pemerintah tidak harus menghentikan sepenuhnya program prioritas Presiden berupa makan bergizi gratis. Tapi, mendesain ulang agar lebih tepat sasaran. “Mungkin ada sasaran sekolah yang diutamakan untuk MBG, tidak semua menerima. Karena anggaran BGN sangat banyak dan sebetulnya mengorbankan anggaran pendidikan, ini dimungkinkan.”
Presiden Prabowo: MBG tidak akan dihentikan
Di tengah desakan agar memangkas anggaran MBG, Presiden Prabowo Subianto, berkeras bahwa program andalannya itu tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Ia menegaskan proyek tersebut tidak akan dihentikan dan penghematan akan difokuskan pada sektor lain, ucapnya dalam sesi diskusi Bersama jurnalis dan pengamat.
Prabowo berkata akan mempertahankan MBG demi rakyat. Ia yakin anggaran bisa direalisasikan untuk makan bergizi gratis. “Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting. Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak ‘umurmu berapa?’ 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” ungkap Prabowo.
“Saya hakulyakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” sambungnya. Ia menekankan krisis global, termasuk konflik di Timur Tengah, tidak menjadi alasan untuk menghentikan program MBG. Menurutnya, masih banyak sektor lain yang bisa dihemat tanpa harus mengorbankan program strategis tersebut.
