Strategi AS untuk Menghadapi Dominasi Cina dalam Mineral Kritis
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengumumkan rencana pembentukan blok perdagangan mineral kritis bersama negara-negara sekutu dan mitra. Rencana ini mencakup penetapan batas harga minimum secara terkoordinasi, seiring upaya Washington memperlemah cengkeraman Beijing atas material penting bagi industri manufaktur canggih.
Pemerintahan Trump berencana menggunakan tarif untuk menjaga harga minimum sekaligus memperkuat pasokan mineral yang digunakan dalam produksi semikonduktor, kendaraan listrik, dan sistem persenjataan canggih. Dalam pernyataannya, JD Vance menyebut bahwa perang dagang AS dan Cina selama tahun 2025 telah memperlihatkan betapa bergantungnya banyak negara pada mineral kritis, komoditas yang sebagian besar dikuasai Beijing. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya aksi kolektif agar negara-negara Barat bisa lebih mandiri.
“Kami ingin negara anggota membentuk blok perdagangan di antara sekutu dan mitra, yang menjamin akses Amerika dan sekaligus memperluas produksi di seluruh kawasan,” kata JD Vance dalam pembukaan pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan dihadiri pejabat dari 55 negara Eropa, Asia, dan Afrika.
“Kami ingin menghilangkan masalah masuknya mineral kritis murah ke pasar kami yang merugikan produsen dalam negeri,” lanjut JD Vance, tanpa secara eksplisit menyebut Cina. “Kami akan menetapkan harga acuan mineral kritis di setiap tahap produksi. Bagi negara anggota, harga acuan ini akan menjadi batas bawah yang dijaga melalui tarif yang dapat disesuaikan demi menjaga integritas harga,” sambungnya.
Peserta Pertemuan dan Peran Negara-Negara Terkait
Rubio mengatakan pertemuan di Washington dihadiri 55 negara, termasuk Korea Selatan, India, Thailand, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Australia, serta Republik Demokratik Kongo. Negara-negara tersebut memiliki kapasitas pertambangan dan pemurnian mineral yang beragam. Menurut Rubio, mineral-mineral tersebut saat ini “sangat terpusat di tangan satu negara,” meski dia tidak menyebut Cina. Kondisi ini, tambah Rubio, telah berubah menjadi “alat tawar dalam geopolitik.”
Dalam pertemuan itu, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengumumkan rencana kerja sama bilateral dengan Meksiko serta perjanjian trilateral dengan Uni Eropa dan Jepang untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis. Langkah ini disebut sebagai fondasi bagi kesepakatan yang lebih luas dengan sekutu lain. Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Argentina mengumumkan kesepakatan dengan AS untuk memperkuat dan mendiversifikasi rantai pasok. Negara Amerika Selatan itu berharap dapat meningkatkan ekspor tembaga dan litium.
Ruang Diplomasi Indonesia dan ASEAN
Di tengah upaya AS membentuk blok perdagangan mineral kritis, kawasan Asia Tenggara dinilai memiliki ruang diplomasi tersendiri. Indonesia, khususnya, berada pada posisi strategis dalam perebutan mineral hijau global karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, posisi tersebut juga dinilai tidak sepenuhnya aman.
Direktur Institute for Climate Policy and Global Politics World Resources Institute Indonesia, Eko Sulistyo, menyebut posisi Indonesia sebagai “rentan.” “Hilirisasi adalah langkah berani, namun masih menyisakan tantangan besar. Teknologi pemrosesan didominasi investor Tiongkok, dan ancaman ekologis di wilayah tambang,” tulis Eko Sulistyo dalam keterangan yang diterima DW Indonesia.
Meski tawaran kerja sama dari Amerika Serikat dinilai belum seagresif pendekatan Cina, Eko menilai momentum ini justru dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengambil inisiatif regional. Salah satunya dengan mendorong pembentukan ASEAN Critical Minerals Alliance, sebuah konsorsium kawasan untuk menetapkan standar bersama terkait ekspor, pengolahan, dan keberlanjutan mineral hijau.
“Dengan langkah kolektif, ASEAN dapat berbicara dengan satu suara di hadapan Washington dan Beijing, sebagai penentu arah, bukan pengikut. ASEAN kini berdiri di antara janji masa depan hijau dan risiko menjadi panggung eksploitasi baru dalam perang dagang global,” sambungnya. “Jika gagal bersatu, negara-negara di kawasan ini hanya akan menjadi penonton dalam perebutan dua kekuatan besar.”
Menurut Eko, kesamaan kepentingan dalam membangun industri pengolahan, menegakkan standar lingkungan, dan menjaga nilai tambah mineral membuka peluang bagi ASEAN untuk “tampil sebagai poros ekonomi hijau dunia.” Washington dan Beijing, lanjutnya, boleh terus berebut pengaruh atas mineral hijau, tapi keputusan strategis pada akhirnya tetap berada di tangan negara-negara ASEAN.
“Menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau atau sekadar pemasok bahan mentah di babak baru imperialisme mineral,” pungkas Eko.
