Pengamat Intelejen Menganalisis Isu BoP dan Perjanjian Dagang AS-Indonesia
Sejumlah tokoh agama dan akademisi di Indonesia disebut mengkritik kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace (BoP) dan Perjanjian Dagang Timbal Balik (ART) antara Amerika Serikat dan Indonesia. Menurut pengamat intelejen dari Universitas Indonesia, Paijo Parikesit, kritik-kritik ini perlu dipahami dengan benar agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi yang salah.
Paijo menjelaskan bahwa konflik antara Iran dan Israel memuncak pada Juni 2025. Pada tanggal 13 Juni, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Kebangkitan Singa terhadap situs nuklir dan militer Iran. Iran merespons dengan menyerang Tel Aviv menggunakan rudal dan drone, memicu perang selama 12 hari yang berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni 2025.
Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat melakukan operasi militer yang diberi nama “Operation Midnight Hammer”. Dalam operasi ini, pesawat pengebom B-2 mengebom fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Operasi ini dilakukan oleh Presiden Donald Trump untuk melumpuhkan program nuklir Iran.
Setelahnya, terjadi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai fasilitas nuklir Iran. Board of Peace (BoP), yang merupakan inisiatif Amerika Serikat, dibentuk oleh Donald Trump untuk mencari solusi konflik Palestina-Israel. BoP ditandatangani pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bergabung dalam BoP dengan tujuan mendorong kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Selain itu, Presiden RI dan Presiden AS Donald Trump secara resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Dagang Timbal Balik di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Perjanjian ini menyepakati tarif timbal balik sebesar 19% untuk produk Indonesia ke AS dan penghapusan hambatan tarif lebih dari 99% untuk produk AS ke Indonesia. Namun, konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran baru dimulai pada Maret 2026, yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran.
Menurut Paijo, Indonesia bergabung dalam BoP dan menandatangani ART setelah terjadinya konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Hal ini menunjukkan bahwa BoP dan ART adalah dua hal yang berbeda dari adanya konflik perang yang sedang berlangsung saat ini.
Dengan demikian, kata Paijo, kritik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak tepat. Mereka kemungkinan ingin memanfaatkan isu BoP dan ART untuk menciptakan kegaduhan dan kemarahan di kalangan masyarakat.
Paijo juga menjelaskan bahwa jika ART belum disepakati, maka Indonesia akan kesulitan mendapatkan pasokan minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah. Hal ini karena adanya perang yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur utama perdagangan minyak dunia.
Namun, dengan adanya ART yang salah satu isi utamanya adalah Indonesia wajib membeli minyak dan gas AS, maka kelangkaan BBM domestik bisa dihindari. Ini akan membantu mengatasi masalah pasokan minyak mentah dari Timur Tengah yang terhambat akibat konflik.
Paijo menekankan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif terkait BoP dan ART. Ia berharap masyarakat dapat memahami konteks yang sebenarnya tanpa terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.
