Pemerintah Indonesia Menangguhkan Pembahasan Board of Peace Akibat Konflik di Timur Tengah
Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menangguhkan pembahasan terkait Board of Peace (BoP) akibat meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai BoP untuk sementara dihentikan hingga situasi di kawasan kembali lebih stabil.
“Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” kata Yvonne Mewengkang dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (6/3/2026).
Fokus Pemerintah: Keselamatan WNI di Wilayah Konflik
Di tengah situasi geopolitik yang semakin tegang, pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan langkah perlindungan bagi WNI di kawasan yang berpotensi terdampak konflik. Menurut Yvonne, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menghadapi kemungkinan dampak yang lebih luas dari eskalasi tersebut.
“Dan kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut,” ujar dia. Selain itu, setiap kebijakan terkait keterlibatan Indonesia dalam forum atau mekanisme internasional tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan nasional.
Kemlu Pastikan Belum Ada WNI Jadi Korban Konflik
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri memastikan hingga saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan sejumlah WNI memang terdampak situasi, tetapi bukan karena serangan langsung.
“Hingga saat ini, belum diterima laporan adanya WNI yang terdampak langsung oleh serangan,” kata Heni dalam konferensi pers yang sama. Sebagian WNI dilaporkan sempat terdampar akibat gangguan transportasi internasional yang dipicu oleh pembatasan ruang udara di beberapa wilayah.
“Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional,” sambung Heni.
WNI yang Terdampar Difasilitasi Penginapan dan Konsumsi
Meski mengalami kendala perjalanan, para WNI yang tertahan di sejumlah bandara internasional tetap mendapatkan fasilitas dasar sambil menunggu jadwal penerbangan lanjutan. Pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri terus memantau perkembangan jadwal penerbangan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat agar WNI dapat segera melanjutkan perjalanan.
Kemlu juga memberi perhatian khusus terhadap jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak situasi keamanan di Timur Tengah. Untuk memastikan penanganan cepat, perwakilan RI menempatkan tim pemantauan selama 24 jam di dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional Prince Mohammad bin Abdulaziz di Madinah.
Langkah ini dilakukan untuk membantu para jemaah yang mengalami penundaan kepulangan. “Dan jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia,” tegas dia.
Sikap Prabowo terhadap Dinamika Global
Memanasnya konflik geopolitik setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran sejak akhir pekan lalu mendorong pemerintah Indonesia bersikap serius. Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan tengah mempertimbangkan evaluasi terhadap posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Sinyal tersebut mencuat usai Presiden menggelar pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 3,5 jam dan dihadiri para presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Berikut sikap-sikap yang disampaikan Presiden dalam merespons dinamika global tersebut:
-
Prabowo Siap Evaluasi Keanggotaan Indonesia di BoP
Presiden menilai eskalasi konflik di Iran berpotensi memengaruhi legitimasi dan efektivitas Dewan Perdamaian, terutama karena negara-negara yang terlibat dalam serangan merupakan bagian dari keanggotaan BoP. Menurut Hassan, pembahasan tak hanya menyentuh konflik semata, tetapi juga masa depan lembaga tersebut. -
Menghitung Ulang Kontribusi dan Penggelaran Pasukan
Presiden juga disebut mempertimbangkan ulang kontribusi Indonesia, baik dari sisi pendanaan maupun pengiriman personel. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor besar dalam misi perdamaian. -
Opsi Keluar dari BoP Tidak Ditutup
Di tengah meningkatnya desakan publik agar Indonesia menarik diri, Presiden disebut tidak menutup kemungkinan untuk keluar dari Dewan Perdamaian jika dinilai tak lagi mampu menjalankan mandatnya. -
Pengiriman 8.000 Personel ke Palestina Bergantung Evaluasi
Selain isu keanggotaan, forum tersebut juga membahas rencana pengiriman 8.000 personel Indonesia untuk memperkuat ISF dalam mendukung misi perdamaian di Palestina. Hassan menyebut keputusan tersebut sangat bergantung pada hasil evaluasi terhadap BoP.
