Ringkasan Kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Tahun 2025
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berhasil menunjukkan kinerja yang luar biasa sepanjang tahun 2025. Berbagai capaian penting tercatat dalam berbagai bidang, termasuk penyelamatan uang negara, penegakan hukum, dan pengelolaan anggaran. Dengan realisasi anggaran mencapai 98,26 persen dari pagu sebesar Rp20,6 miliar, keberhasilan ini membawa Kejari Kabupaten Bogor meraih tujuh penghargaan tingkat Kejati Jawa Barat.
Penyelamatan Uang Negara
Salah satu pencapaian utama adalah keberhasilan Kejari Kabupaten Bogor dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara dengan total nilai mencapai Rp93.125.162.194 (93 miliar rupiah). Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti lelang eksekusi, penjualan langsung, dan setoran tunai ke kas negara. Barang rampasan atau barang bukti yang dikelola mencapai total nilai Rp899.974.800, termasuk 115 unit kendaraan bermotor, uang tunai, senjata laras panjang, emas/perhiasan, serta barang mewah lainnya.
Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) juga berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian piutang daerah sebesar Rp20 miliar. Total aktivitas yang ditangani oleh Bidang Datun mencapai 2.395, yang terdiri dari litigasi, non-litigasi, dan TUN (Tindakan Upaya Hukum).
Efektivitas Penegakan Hukum
Di bidang intelijen dan pidana, Kejari Kabupaten Bogor berhasil mengeksekusi 4 orang Daftar Pencarian Orang (DPO) dari target 8 orang. Selain itu, di bidang tindak pidana umum (Pidum), Kejari Kabupaten Bogor menangani 1.414 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Perkara yang masuk tahap penyidikan (P-21) mencapai 778 berkas, sedangkan pelaksanaan putusan (eksekusi) mencapai 736 perkara dari 818 perkara yang diputus.
Optimalisasi program Restorative Justice juga dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Konsep ini diterapkan dalam 6 perkara, serta memberikan kontribusi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pengendalian lalu lintas sebesar Rp405.414.000.
Penghargaan dan Prestasi
Kinerja yang luar biasa ini membawa Kejari Kabupaten Bogor meraih tujuh penghargaan di tingkat wilayah hukum Kejati Jawa Barat pada 2025. Beberapa di antaranya adalah Juara I Optimalisasi Percepatan Laporan dan Produk Intelijen Bidang Intelijen, Juara II Satuan Kerja Terbaik Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Juara III Satuan Kerja Terbaik Wilayah Hukum Kejati Jabar 2025.
Kinerja Per Bidang
Di bidang pembinaan, Kejari Kabupaten Bogor mencatat keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan negara. Berbagai program pendidikan dan pelatihan digelar, termasuk Latsar Golongan II dan III, PKL/Magang, serta izin belajar pegawai. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target dengan capaian di atas 90 persen.
Di bidang intelijen, Kejari Kabupaten Bogor aktif menjalankan fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PAM/GAL), program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, serta berbagai kegiatan penerangan hukum kepada masyarakat.
Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) fokus pada penanganan perkara korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Dalam tahun 2025, tercatat 4 perkara dalam tahap Penyidikan (Dik) dan Penuntutan (Tut) untuk Tindak Pidana Korupsi, serta 2 perkara dalam tahap Dik dan Tut untuk Tindak Pidana Khusus lainnya.
Motivasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Kajari Kabupaten Bogor Denny Achmad menyampaikan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Kejari Kabupaten Bogor yang senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. “Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berkeadilan,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor optimistis dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas serta mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik dengan komitmen yang lebih kuat dalam penegakan hukum, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
