Kegiatan RDP DPRD Barru Berubah Menjadi Perdebatan Sengit
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh DPRD Barru, Sulawesi Selatan, berlangsung dengan suasana yang tidak terduga. Acara yang seharusnya menjadi forum dialog antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, justru berubah menjadi arena tarik ulur kepentingan.
Pertemuan ini membahas keberadaan PT Conch di Kantor DPRD Barru, Jumat (10/4/2026). Di tengah diskusi, perwakilan aktivis dari Gerakan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Barru (Gappembar) memilih untuk keluar dari ruang sidang setelah menyampaikan sikap keras mereka. Mereka menilai bahwa kehadiran perusahaan tersebut berpotensi merugikan masyarakat lokal, khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial.
Beberapa peserta rapat tampak saling beradu argumen, terutama ketika isu dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri mulai disorot secara terbuka. Di luar gedung DPRD, perdebatan belum benar-benar usai. Justru, ia justru baru saja dimulai.
Forum yang awalnya berjalan formal dan terstruktur itu justru berubah menjadi tegang, bahkan berujung pada insiden penghadangan terhadap aktivis yang menolak kehadiran perusahaan semen asal China tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perbedaan pendapat antara para pihak.
RDP tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Barru Syamsurijal, Wakil Ketua I DPRD Barru Andi Yenni, serta sejumlah anggota dewan lainnya seperti Herman Jaya, Syahrul Ramdani, Andi Wawo, dan Armasyah. Selain itu, pertemuan ini juga melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM, hingga organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Gappembar.
Sejak awal, forum diwarnai perdebatan sengit antara pihak yang mendukung dan menolak investasi PT Conch. Kelompok penolak menilai kehadiran perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat lokal.
Hujan interupsi dari para wakil rakyat mewarnai sidang. “Kami tidak dalam posisi untuk menghalangi investasi. Namun kami hadir di sini untuk mempertegas bahwa tidak ada investasi yang boleh tumbuh subur di Barru di atas tanah yang ilegal,” tegas Ketua Umum DPP Gappembar Barru Periode 2024-2026, Afis SH.
Afis SH memimpin DPP Gappembar sejak Oktober 2024, setelah terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) XXIII Gappembar di Makassar. Dia memiliki pengalaman organisasi yang cukup luas. Sebagai mantan Ketua OSIS SMKN 1 Barru 2017-2018, Ketua Gappembar Komisariat II Barru 2019-2021, serta Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Barru 2022-2023, Afis memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan masyarakat.
Gappembar aktif mencermati dan menyikapi dinamika kehadiran PT Conch di Kabupaten Barru. “Dari awal kami melakukan demo, aksi, dan sebagainya. Demi untuk memastikan bahwa kehadiran investasi di Barru di atas aturan,” kata Afis.
Menurutnya, Gappembar sudah menyurat ke DPMPTSP meminta keterangan apakah PT Conch memiliki PBG. Dalam RDP itu, Gappembar membawa salinan tugas dimaksud. “Suratnya saya bawa. Ini sebagai bukti juga dalam keterangan DPP SP bahwa per hari ini tidak memiliki PBB dan ini dalam kacamata,” kata Afis.
Dia mengingatkan bahwa kewibawaan pemerintah ada pada penegakan aturan. “Kami selalu mengingatkan bahwa kewibawaan Barru itu ada pada penegakan hukumnya. Kemudian persoalan pajak. Oke sudah diklarifikasi oleh dinas sampai hari ini bayar pajak. Tapi kami tahu bahwa pajak itu berbeda dengan denda,” jelas Afis.
Perwakilan Gappembar, yang sejak awal hadir dengan membawa sejumlah tuntutan, menyampaikan kritik tajam terhadap keberadaan PT Conch. Mereka menilai perusahaan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang sebanding bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam aspek lingkungan, ketenagakerjaan, dan transparansi.
“Ini bukan sekadar soal investasi. Ini soal keberlanjutan hidup masyarakat,” tegas salah satu aktivis dalam forum, dengan nada meninggi. Pernyataan itu memicu respons beragam dari peserta rapat. Beberapa anggota DPRD mencoba menenangkan situasi dan mengarahkan pembahasan kembali ke jalur formal. Namun, suasana tetap memanas ketika pihak Gappembar merasa aspirasi mereka tidak mendapat ruang yang cukup.
Ketegangan mencapai puncaknya saat terjadi silang pendapat antara aktivis dan peserta lain dalam rapat. Interupsi demi interupasi membuat jalannya forum tidak lagi kondusif. Dalam situasi tersebut, perwakilan Gappembar akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes.
Langkah walk out itu menjadi simbol kekecewaan. Bagi mereka, forum yang seharusnya menjadi ruang mendengar justru terasa seperti ruang formalitas.
Sementara itu, pihak DPRD Barru tetap melanjutkan rapat dengan agenda yang ada. Beberapa anggota dewan menegaskan bahwa RDP merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dijaga ketertibannya, meskipun dinamika di dalamnya tidak bisa dihindari.
RDP tersebut menjadi cerminan nyata bahwa persoalan investasi di daerah bukan semata soal ekonomi, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, ekologis, dan kepercayaan publik. Ketika ruang dialog tidak mampu menampung ketegangan itu, maka yang tersisa adalah ekspresi kekecewaan, seperti walkout yang terjadi sore itu.
Afis SH, menegaskan bahwa sikap penolakan mereka bukan tanpa dasar. Ia menyebut aksi yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah. “Kami tidak menolak investasi secara membabi buta. Tapi kami meminta kejelasan dan tanggung jawab. Salah satu tuntutan kami adalah agar pemerintah daerah segera mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1) kepada PT Conch,” jelas Afis.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak hal yang belum transparan, termasuk terkait izin dan dampak lingkungan. Ia juga menilai pemerintah daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. “Kami hadir di sini membawa aspirasi rakyat. Jangan sampai investasi ini justru mengorbankan masyarakat Barru sendiri,” tegasnya.
Namun, hingga rapat berakhir, tidak ada titik temu antara kedua kubu. Situasi yang terus memanas membuat perwakilan Gappembar memutuskan untuk melakukan walk out dari ruang rapat sebagai bentuk protes.
Ketegangan tidak berhenti di dalam ruangan. Saat meninggalkan lokasi, sejumlah aktivis Gappembar mengaku dihadang oleh kelompok yang diduga pendukung investasi PT Conch. Mereka diteriaki dan nyaris mengalami tindakan kekerasan. “Kami hanya ingin keluar dengan damai, tapi justru diadang dan diteriaki. Bahkan ada yang hampir memukul. Ini sangat kami sesalkan,” ungkap salah satu anggota Gappembar.
Insiden tersebut menambah daftar panjang polemik investasi PT Conch di Kabupaten Barru. Hingga kini, pro dan kontra masih terus bergulir tanpa kejelasan arah penyelesaian.
