Penolakan Mahasiswa terhadap Rencana Pembangunan Kantor Polda dan Gubernur di Wilayah Adat
Pembangunan Kantor Kepolisian Daerah (Polda) dan kantor gubernur di wilayah adat Papua Pegunungan kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga (IPM-WEWANAP) menunjukkan penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan justru memaksakan proyek tanpa solusi yang jelas.
Kritik terhadap Pemaksaan Proyek
IPM-WEWANAP menyatakan bahwa polemik lokasi pembangunan masih belum selesai. Sebelumnya, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Kantor Polda di Wamena. Namun, pernyataan ini justru memicu reaksi dari organisasi mahasiswa tersebut.
Ketua IPM-WEWANAP, Ebeth Elopere, menjelaskan bahwa masalah ini sudah berlangsung cukup lama dan pemerintah dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan dialog dengan warga setempat agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
Tuntutan Terhadap Pemerintah dan DPR
Selain itu, IPM-WEWANAP juga menyoroti pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan dan Jayawijaya dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka meminta DPR untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara maksimal, bukan hanya sebagai lembaga yang diam.
Sekretaris Umum IPM-WEWANAP, Frans Kalolik, menegaskan bahwa para intelektual harus bijak dalam mengambil posisi. Mereka diminta untuk tidak memanfaatkan situasi polemik untuk kepentingan pribadi atau politik. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini dapat merugikan masyarakat luas.
Penolakan terhadap Rencana Pembangunan
IPM-WEWANAP menyampaikan beberapa tuntutan tegas terkait rencana pembangunan. Berikut adalah tuntutan mereka:
- Kami Mahasiswa/I Wilayah Welesi, Walaik, Napua & Pelebaga (IPM-WEWANAP) menolak dengan tegas rencana Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Markas POLDA serta vertikal lainya di Wilayah Welesi, Walaik, Napua dan Pelebaga.
- Dengan tegas kami Mahasiswa/I Wilayah Welesi, Walaik, Napua & Pelebaga (IPM-WEWANAP) sampaikan kepada DPR-Provinsi Papua Pegunungan, untuk segera menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan bijaksana.
- Kami Mahasiswa/I Wilayah Welesi, Walaik, Napua & Pelebaga (IPM-WEWANAP) menyampaikan kepada para oknum-oknum intelektual Wilayah stop mengatasnamakan masyarakat adat demi kepentingan individu dan politik.
Harapan untuk Dialog yang Lebih Luas
IPM-WEWANAP berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis. Mereka menekankan bahwa setiap kebijakan harus melalui proses dialog yang terbuka dan adil, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar membawa manfaat, bukan justru menimbulkan konflik baru.
