JAKARTA – Masa jeda 5 hari pertama AS menunda penyerangan terhadap pembangkit listrik Iran berakhir hari ini, Jumat 27 Maret 2026.
Presiden Donald Trump telah menyampaikan pesan bahwa masa jeda tersebut diperpanjang selama 10 hari lagi hingga 6 April. Alasan yang diberikan adalah adanya pembicaraan awal positif yang dapat menuju kepada negosiasi langsung maupun melalui mediator dalam waktu dekat.
Namun, Iran tetap menyangkal adanya pembicaraan tersebut dan terus-menerus mengingatkan dunia bahwa mereka sangat tidak percaya kepada Trump dan Tim Perundingnya. Hal ini karena Iran pernah dua kali dikelabui AS dengan serangan saat negosiasi sedang berlangsung.
Maka, apa sebenarnya alasan perpanjangan masa jeda ini? Kedua pihak yang berperang justru menuntut prasyarat yang sangat bertolak belakang untuk memulai pembicaraan. Banyak negara dan analis skeptis terhadap kemungkinan dilakukannya perundingan. Namun, dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali berharap komunikasi antara kedua pihak berjalan lebih baik sehingga dapat menuju perundingan.
Paket Prasyarat yang Kontradiktif
Saat ini, nampaknya terkonfirmasi bahwa belum ada pembicaraan atau komunikasi langsung antara Pemerintah AS dengan Pemerintah Iran menuju pembicaraan terkait gencatan senjata, apalagi perundingan perdamaian. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa Trump terus-menerus menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran sudah dilakukan, sementara Iran mengatakan bahwa hal itu tidak ada sama sekali. Sehingga mayoritas analis sepakat bahwa komunikasi dilakukan melalui pihak ketiga.
Beberapa negara di belakang layar sudah melakukan peran penengah, seperti Oman, Turki, Mesir, dan Pakistan. Dari empat negara tersebut, nampaknya yang paling bisa diterima oleh kedua pihak adalah Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir (lebih dikenal dengan pangkat Field Marshall) adalah orang paling berpengaruh di Pakistan.
Dia dikenal baik oleh Trump, juga oleh RRT dan negara-negara Timur Tengah karena berperan penting mengakhiri pertikaian perbatasan dengan India yang berisiko tinggi bagi kedua negara bersenjata nuklir di Asia Selatan pada tahun 2025. Dalam peran penengah ini, Jenderal Munir melakukan pembicaraan dengan Trump yang kemudian menginformasikan 15 prasyarat perdamaian yang dituntut AS dari Iran.
Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melakukan pembicaraan dengan pimpinan Iran dan menerima komunikasi 5 prasyarat perdamaian dari Pihak Iran kepada AS.
Pakistan memang ditengarai merupakan salah satu negara yang memberikan asistensi kepada Iran dalam pengembangan nuklirnya, sehingga tentu memperoleh kepercayaan negara itu.
Meskipun terdapat 15 prasyarat dari AS terhadap Iran, secara ringkas paket itu dapat diringkas dalam 5 butir ini:
Pelucutan fasilitas nuklir
Melarang pengayaan uranium
Pembatasan produksi missile
Menjamin kebebasan pelayaran secara aman melalui Selat Hormuz
* Menghentikan dukungan Iran kepada para sekutunya/proxies di kawasan.
Sementara itu, Iran menyampaikan balasan 5 butir ini:
Jaminan bahwa tidak akan ada serangan lagi di masa depan ke Iran
Mencabut sanksi yang dikenakan kepada Iran selama ini
Menerima kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perang
Penetapan sistem pembayaran baru untuk melintasi kapal di Selat Hormuz
* Ditutupnya seluruh basis militer AS di kawasan.
Melihat kedua paket prasyarat itu, hampir semua analis menilainya sebagai non-starter, yang artinya perbedaan terlalu ekstrim sehingga sangat tidak mungkin memulai suatu pembicaraan apapun.
Kenapa Trump Memperpanjang Batas Waktu?
Berdasarkan kondisi itu, lalu kenapa Presiden Trump justru menyampaikan bahwa telah terjadi progres yang baik, sehingga memberikan tambahan waktu 10 hari lagi untuk mendorong pembicaraan? Dalam konteks ini, sebenarnya dunia sudah mengenal cukup baik teknik negosiasi Trump, belajar dari berbagai proses sebelumnya. Terutama dari negosiasi tarif dagang unilateral tarif AS yang berawal pada Liberation Day 2 April 2025. Lebih khusus lagi negosiasi Agreement on Reciprocal Trade/ART antara AS dengan RRT, yang sampai saat ini masih belum tuntas.
Pada Liberation Day Trump menetapkan China terkena 35% tarif resiprokal di atas tarif yang sudah berlaku sebelumnya, yang kemudian ditingkatkan menjadi 125%-145% pada April-Mei 2025. RRT kemudian membalas dengan mengenakan 25% tarif terhadap batubara, LNG dan mesin pertanian bersamaan dengan investigasi terhadap perilaku perdagangan perusahaan-perusahaan AS di RRT, dan 125% pada produk-produk impor lainnya dari AS.
Pada Juni-September 2025 AS menaikkan 50% lagi tarif untuk baja dan alumunium RRT, dan 50% tarif baru untuk sejumlah produk manufaktur. Setelah periode eskalasi yang merugikan AS maupun RRT, lalu pada November 2025 terjadi de-eskalasi hasil pertemuan di Korea. Kedua negara sepakat untuk menghentikan eskalasi tarif lebih lanjut selama setahun. Dan sebagai penggantinya, AS mengenakan tarif resiprokal 10% kepada produk RRT yang diperpanjang berlakunya sampai November 2026, dan RRT kembali membeli kedelai AS yang sebelumnya dihentikan untuk membalas perilaku AS.
Para petani dan pemroses kedelai, seperti daerah pertanian umumnya di AS, adalah konstituen kuat Trump pendukung MAGA/America First. Semula perjanjian perdagangan ini diharapkan dapat disetujui secara prinsip pada kunjungan Trump ke Beijing akhir April ini. Namun dengan terjadinya Perang dengan Iran, pihak AS menundanya ke pertengahan Mei 2026.
Episode perundingan dagang AS-RRT ini menjadi rujukan penting bagi strategi dan metode perundingan Trump untuk hal lainnya, termasuk dengan Iran. Apabila pihak lawan rundingnya merespon dengan langkah keras, seperti yang ditunjukkan RRT tahun lalu, maka Trump akan mengeskalasi lagi ancamannya. Dalam konteks dengan Iran, proses eskalasi itulah yang sedang dijalankan AS saat ini, yaitu memobilisasi kapal induk USS H.W. Bush dari Virginia ke Timteng, mengirimkan 3.000 pasukan marinir dan 1.000 orang para troopers untuk menjadi unit infantri yang siap diterjunkan ke Iran jika diperlukan. Selain itu, berbagai pernyataan maupun unggahan sosial media ancaman sangat keras terhadap risiko yang akan diterima Iran apabila tidak bersedia berunding terus-menerus dilancarkan. Pada saat yang bersamaan Trump “memberikan perpanjangan waktu” bagi Iran selama 10 hari.
Gertakan atau Rencana Strategik
Trump sepanjang karir dan profesinya jauh sebelum menjadi Presiden dikenal dengan pengusaha yang berhasil dengan menerapkan transactional deals. Pada tahun 1987, jurnalis Amerika Tony Schwartz menerbitkan buku The Art of the Deal yang menggambarkan kepiawaian Trump menyelesaikan banyak deals yang sangat sulit yang membawa kesuksesannya. Buku itu sempat menjadi New York Times bestseller selama 13 minggu, walaupun Schwartz sendiri di kemudian hari menyesali telah menulis buku itu, karena Trump sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam penulisannya.
Mungkin belajar dari pengalaman runding AS-RRT, dan berbekal pengalamannya sendiri berunding dengan Trump dan dikelabui, Iran menyampaikan 5 prasyarat yang sangat berat dan pasti tidak akan disetujui oleh Presiden AS manapun. Di lain pihak paket prasyarat Iran yang berat itu, ditambah dengan posisi keras bersikukuh tidak berbicara dan tidak mau berbicara dengan AS, telah memaksa Trump memperpanjang jeda waktu.
Hal lain yang mencengangkan pihak AS dan dunia adalah adanya isyarat dari Iran bahwa hanya akan mau berbicara dengan Wapres JD Vance, tidak dengan pimpinan Tim Runding Trump selama ini, Steve Witkoff dan Jarred Kushner. Permintaan Iran itu sangat cerdik. Di satu sisi, Vance yang adalah veteran perang Irak, menganut aliran MAGA dan America First yang percaya dengan pendekatan isolasionisme AS. Artinya, AS tidak usah menjadi polisi, penengah atau ikut campur dengan urusan negara lain manapun di dunia. Terlebih lagi sampai mengirimkan pasukan dan terlibat perang di belahan bumi lain yang bukan kepentingan langsung AS. Di lain pihak, Vance sebagai Wapres adalah salah-satu calon kuat Capres di tahun 2028, karena Trump secara konstitusional tidak bisa mencalonkan diri lagi.
Dalam kondisi normal, isyarat Iran menginginkan hanya bicara dengan Wapresnya mungkin akan ditolak Trump, karena sejak Perang Iran dimulai awal Maret Vance memang agak tersisihkan dengan posisinya yang anti-perang di kawasan yang jauh itu. Namun tentu saja dengan batas waktu ketat kampanye Pemilihan Legislatif di AS yang sangat berisiko baginya, Trump nampaknya akan tidak keberatan. Bagaimanapun juga Vance masih di bawah kendalinya.
What’s Next
Dengan perkembangan yang cepat itu, maka apa yang mungkin terjadi?
Setidaknya ada tiga skenario yang mungkin dapat terjadi. Skenario Pertama, kedua pihak akan “memperbaiki” paket prasyarat yang disampaikan sehingga lebih realistis untuk menuju pembicaraan awal. Pihak Iran tentu harus menerima isu pengawasan pengayaan uranium dan senjata nuklir. Namun bisa saja Iran meminta hal itu dilakukan oleh PBB ketimbang IAEA, dengan mengikutsertakan inspektur dari negara-negara yang dipercaya oleh Iran. Di lain sisi, pihak AS harus mengakui diperlukannya perjanjian di kawasan itu untuk tidak melakukan serangan lagi ke Iran, termasuk oleh Israel, dan sebaliknya Iran tidak menyerang negara-negara tetangganya.
Sistem keamanan dan keselamatan pelayaran melalui Selat Hormuz tentu juga merupakan kepentingan besar kedua pihak, maupun dunia. Iran diperkirakan akan menuntut imbalan untuk menjalankan sistem itu, semacam toll fee atau iuran para pengguna jasa yang utamanya adalah negara-negara GCC dan mitra dagang mereka.
Sebagai kompensasi dari kedua hal di atas, Iran juga diprakirakan akan menuntut pencabutan sanksi meluas yang berlaku sampai saat ini. Juga kemungkinan ganti-rugi atas kerusakan dan kehancuran luar biasa yang terjadi akibat serangan AS dan Israel selama perang ini.
Apabila ketiga elemen ini menjadi bagian dari revisi rumusan paket prasyarat kedua pihak, ditambah Wapres Vance memimpin perundingan AS dengan Iran, maka probabilitas terjadinya pembicaraan awal atau setidaknya komunikasi lanjutan lewat pihak ketiga akan lebih realistis.
Skenario Kedua, kedua pihak bersikeras dengan posisinya masing-masing sehingga terjadi deadlock. Hal ini dapat dipastikan berlanjut kepada eskalasi militer oleh kedua pihak. Dari pihak AS dapat saja menerjunkan pasukan infantrinya ke Pulau Kharg untuk menguasai fasilitas migas Iran, atau pulau lainnya yang lebih dekat dengan Selat Hormuz. Sudah dapat dipastikan bahwa Iran akan mencoba melumpuhkan pendudukan seperti itu, dan korban yang jatuh akan sangat meningkat, terutama di pihak AS karena struktur topografi di pulau-pulau itu yang rata dan terbuka.
Skenario Ketiga, sekalipun terjadi kemajuan dalam proses mencari titik temu posisi kedua pihak, namun prosesnya lambat. Jika hal ini terjadi, maka Trump akan mengeskalasi serangan ke Iran untuk menekan Iran lebih kuat lagi. Sebaliknya, Iran dapat membalas dengan serangan ke Israel dan GCC lebih intens. Skenario ini berisiko karena akhirnya bisa menjadi skenario kedua seperti di atas, karena sangat sulit mengendalikan perang taktikal di lapangan. Skenario ini dapat berlangsung panjang sehingga dampaknya kepada kedua pihak, kawasan dan ekonomi dunia sangat besar.
Berdasarkan ketiga skenario itu, nampaknya tidak ada pilihan bagi dunia selain terus berhadapan dengan ketidakpastian dan gejolak yang tinggi dalam beberapa minggu ke depan. Harga migas dunia, rantai pasok produk turunan migas dan pasar keuangan akan terus dibayangi oleh perang di Iran dengan segala konsekuensinya.
