Dewan Perdamaian (BoP) atau Board of Peace belakangan ini menjadi perhatian global, termasuk di kalangan masyarakat Palestina. Berbagai negara terlibat sebagai anggota BoP, seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Turkiye, Mesir, hingga Indonesia. BoP dibentuk sebagai badan internasional yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan tujuan untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pasca-konflik.
Namun, meskipun memiliki niat baik, BoP juga mendapat kritik dari warga Palestina yang merasakan langsung dampak konflik. Mereka menilai bahwa kehadiran BoP tidak memberikan solusi nyata bagi kondisi mereka yang terus memburuk.
Warga Palestina: Penderitaan Kami Hanya Bertambah
Di balik tujuan internasional yang menyertainya, BoP mendapat pandangan berbeda dari sebagian masyarakat di Gaza. Seorang ibu pengungsi di Gaza, Manal al-Qouqa, menyampaikan bahwa “dewan perdamaian yang mereka bicarakan itu sebenarnya tidak ada”. Menurutnya, setiap kali ada pengumuman yang menyangkut nama rakyat Palestina, kondisi masyarakat sana justru semakin berat.
“Setiap kali mereka mengumumkan sesuatu mengenai rakyat Palestina, penderitaan kami hanya bertambah,” ucap Al-Qouqa. Dia mempertanyakan bentuk ‘kedamaian’ apa yang dimaksud oleh badan internasional BoP. Menurutnya, kondisi mereka masih jauh dari kata aman.
“Kedamaian macam apa yang mereka bicarakan, ketika di lapangan tidak ada kedamaian maupun keamanan? Kita sedang mengalami tragedi nyata,” tambahnya. Al-Qouqa bahkan mengingat kembali peristiwa Nakba 1948, tragedi penghancuran besar masyarakat Palestina serta pemindahan massal pada tahun 1948 selama perang Arab-Israel.
“Saya berharap ini cukup seperti tragedi Nakba 1948 yang pernah kita alami. Tapi, ini adalah (tragedi) Nakba modern yang baru, lebih maju dalam setiap aspek kehidupan. (Saat ini bahkan) tidak ada kebutuhan dasar untuk hidup,” lanjut Al-Qouqa.
Kritik dari Pengungsi Lain
Setali tiga uang, pengungsi Palestina lainnya Suhail al-Hanawi juga melontarkan pendapat kritis atas hadirnya BoP. Dia mengatakan bahwa Netanyahu (Perdana Menteri Israel) dan Trump, yang keduanya merupakan bagian dari dewan tersebut, “adalah dalang di balik perang di seluruh dunia”.
“Mengenai Dewan Perdamaian dan kami, para pengungsi di kamp, tidak ada hal nyata yang membuat kami merasa bahwa segala sesuatunya akan benar-benar diperbaiki atau penderitaan kami akan berkurang,” ucapnya.
Fungsi Dewan Perdamaian
BoP dibentuk sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap). Tak berdiri sendiri, badan internasional ini mengantongi dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). Resolusi tersebut mengarah pada penyusunan struktur pemerintahan Gaza yang teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam pelaksanaannya, BoP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Badan internasional ini juga fokus untuk memulihkan tata kelola sipil hingga menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Anggota BoP terdiri dari negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.
Mengapa Indonesia Bergabung?
Berdasarkan informasi resmi dari web Presiden Republik Indonesia, keterlibatan Indonesia dalam BoP memiliki makna strategis. Tujuannya untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution) dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Dari forum internasional ini, Indonesia akan aktif vokal menyampaikan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, ini merupakan kesempatan bersejarah. Orang nomor satu se-Tanah Air tersebut melakukan tanda tangan pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucapnya kepada awak media usai penandatanganan.
