Timur Tengah dalam Kekacauan
Kawasan Timur Tengah sedang menghadapi situasi yang membara. Mesin perang berputar, menghancurkan kedamaian dan menandai runtuhnya tatanan hukum internasional. Israel menjadi pihak pertama yang memicu konflik ini, sementara Amerika Serikat memberikan dukungan dari belakang. Iran kemudian merespons dengan menyerang sejumlah pangkalan militer strategis Amerika di Jazirah Arab.
Rudal-rudal dari Amerika Serikat dan Israel menyasar pusat-pusat pertahanan Teheran, menghancurkan infrastruktur pemerintahan dan meluluhlantakkan jantung kota. Serangan ini juga menjemput kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Setelah itu, prosesi pemakaman penuh emosi digelar dengan ratapan yang menggambarkan kesedihan masyarakat.
Masyarakat dunia mulai bereaksi terhadap kematian pemimpin Iran ini, menyebutnya sebagai strategi “decapitation” atau pemenggalan kepala kepemimpinan oleh Amerika ke Iran. Keyakinan historis tentang perang konvensional menyatakan bahwa penaklukkan bisa dilakukan dengan memotong kepala, sehingga tubuhnya akan rubuh. Namun, apakah sejarah negara sekuat Iran mudah ditekuk hanya dengan serangan rudal?
Peran Filosofi Indonesia
Di tengah krisis yang sedang berlangsung, Indonesia tampak berada di posisi yang menguntungkan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, di Jakarta meminta Presiden Prabowo Subianto menjadi juru damai dalam krisis tersebut. Suara publik juga mendorong pemerintah agar mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersikap tegas. Meski dalam suasana perang, “alarm damai” sering kali kalah dibanding ambisi serangan.
Bagi Indonesia, mandat konstitusional untuk menjaga ketertiban dunia adalah sebuah nomenklatur imperatif, bukan fakultatif. Politik luar negeri “Bebas-Aktif” harus dimaknai sebagai tidak netral tetapi juga bukan cuci tangan atas ketidakadilan. Bukan pula ikut campur tanpa perhitungan. Indonesia, di bawah kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto, memandang bahwa kedaulatan negara adalah hak bagi semua bangsa, maka fondasi Rule of Law global harus dijaga agar tidak terjebak dalam anarkisme internasional.
Skenario Ketidakpastian
Secara analitis, serangan besar melibatkan Iran, Israel, dan Amerika, mendorong dunia pada berbagai kemungkinan pahit yang akan menentukan wajah abad ke-21.
Pertama, skenario perang terbatas terkendali. Ini adalah skenario di mana semua pihak berdiri di tepi jurang tetapi takut melompat. Artinya, serangan dilakukan hanya untuk menjaga “muka” agar tidak kehilangan gengsi dan daya tangkal. Diplomasi “balik layar” tetap bekerja di bawah ketegangan.
Kedua, eskalasi regional meluas. Ini adalah horor yang menakutkan. Jika Selat Hormuz disumbat, jalur 20 persen pasokan minyak dunia terhenti, maka perang bukan lagi milik Timur Tengah, tetapi menjadi krisis sistemik global. Harga minyak akan meroket, memicu inflasi dan memukul rakyat di belahan dunia mana pun, termasuk Indonesia. Perang berubah dari adu rudal menjadi adu ketahanan ekonomi.
Ketiga, guncangan internal dan perubahan rezim. Ada ambisi di balik keruntuhan dari dalam. Seruan agar rakyat bangkit memanfaatkan momentum konflik adalah perjudian besar. Meninggalkan rezim Ali Khamenei dan berbalik ke rezim lama bukan hal sederhana. Belajar dari sejarah Irak dan Libya mencatat pelajaran berdarah. Kekosongan kekuasaan sering melahirkan kerusakan demokrasi, dan fragmentasi serta kekacauan jauh lebih parah. Legitimasi kekuasaan tidak dapat diciptakan lewat mesin kekerasan dan bayonet.
Kelumpuhan PBB
Dunia sedang sakit, Perserikatan Bangsa-Bangsa “lumpuh” karena terlalu sering berdiri dengan standar ganda. Di satu sisi bicara hak asasi manusia, di sisi lain membiarkan agresi terus berlangsung. PBB tak boleh hanya menyatakan “prihatin” tanpa taring penegakan. Ketika posisi PBB mandul, Indonesia dapat berperan sebagai “bridge builder” atau pembangun jembatan. Setidaknya mendorong Sidang Umum PBB mengambil peran lebih besar. Begitu juga dengan OKI, harus didorong bertransformasi dari forum solidaritas simbolis menjadi kekuatan ekonomi dan politik diperhitungkan.
Bagi Presiden Prabowo, jelas: “Perdamaian tidak pernah lahir dari hegemoni, melainkan dari pengakuan kedaulatan tanpa rasa takut.”
Dampak Bagi Indonesia
Jauh hari, Presiden Prabowo sering mengatakan bahwa kita harus selalu bersiap dengan memperkuat posisi domestik untuk menghadapi perang yang bisa kapan saja. Konflik segitiga Iran-Israel dan Amerika bukan tragedi sporadis, melainkan pergolakan yang dapat diramalkan. Ini sekaligus menumbangkan pandangan mantan diplomat Dino Patijalal bahwa perang sudah berakhir.
Dampak bagi Indonesia bisa multidimensional. Lonjakan harga minyak mentah dunia bisa menembus angka psikologis, menekan APBN, maka subsidi energi bisa membengkak. Jika tidak dimitigasi dengan cepat, dapat mengancam ekonomi dalam negeri. Biaya transportasi global akan naik, akibat terganggunya jalur laut utama. Ini akan merembet pada harga kebutuhan pokok. Ini ancaman langsung terhadap daya beli masyarakat.
Sementara itu, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memikul tanggung jawab moral menjadi rujukan bagi penyelesaian konflik kawasan yang dapat memicu perang dunia. “Maka suara akar rumput sebagai mayoritas muslim perlu didengarkan sebelum kebijakan diputuskan.”
Secara filosofis, Presiden Prabowo pernah menyatakan tentang prinsip, bahwa ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat. Serangan wilayah berdaulat menjadi luka bagi kemanusiaan bersama. Di sini dibutuhkan peran aktif Kementerian Luar Negeri RI. Terus bekerja memberikan masukan kritis dan strategis kepada presiden Prabowo untuk mengambil posisi multilateral lebih presisi. Bahwa membiarkan kekuatan senjata untuk menyelesaikan konflik bukan karakter Indonesia. Sembari memastikan perlindungan bagi WNI di zona konflik.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat berapa banyak peluru ditembakkan atau seberapa canggih sistem pertahanan udara dipasang, tetapi berapa banyak tangan terulur untuk menghentikan pertumpahan darah. “Indonesia tentu saja telah siap menjadi tangan terulur,” seperti diminta Dubee Iran untuk Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.
