Profil Dono Kasino Indro, Anggota DPRD Lombok Tengah yang Aktif dan Dekat dengan Masyarakat
Dono Kasino Indro, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, dikenal sebagai wakil rakyat yang sangat dekat dengan masyarakat. Ia sering turun langsung ke desa untuk menyerap aspirasi warga, terutama terkait infrastruktur dan pertanian. Dengan latar belakang sederhana sebagai anak petani, ia menjalankan program Jumat Menyapa guna berdialog langsung dengan masyarakat.
Selain itu, Dono juga aktif dalam memperjuangkan layanan kesehatan di desa, termasuk pemerataan tenaga medis dan peningkatan fasilitas puskesmas. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Proses Pelantikan dan Pengganti Antar Waktu
Dono Kasino Indro resmi dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (1/12/2025). Ia menggantikan Mahrup dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tersandung kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) program sapi Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021–2022.
Pengangkatan Dono ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 100-3-3.1-480 Tahun 2025 dan menjadi dasar pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan. “Memutuskan, menetapkan serta meresmikan pengangkatan saudara Dono Kasino Indro sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Lombok Tengah sisa masa jabatan 2024–2029, SK ini berlaku mulai dari pengucapan sumpah atau janji,” ucap Sekretaris DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana, saat membacakan keputusan dalam paripurna.
Nama yang Viral dan Makna di Baliknya
Nama Dono Kasino Indro sempat menjadi viral setelah pendaftaran bacaleg di KPU pada Minggu (14/5/2023), karena identik dengan trio komedian legendaris Warkop DKI: Dono, Kasino, dan Indro. Namun bagi Dono, nama tersebut bukan beban, melainkan berkah. “Nama ini tidak pernah membuat saya menjadi bahan olokan. Justru banyak orang yang penasaran,” ujarnya.
Asal usul nama Dono diberikan oleh orang tuanya. Tambahan “Kasino Indro” justru datang dari gurunya saat ia masuk SD. “Memang orang tua yang memberikan nama Dono. Sebenarnya yang melengkapi jadi Dono Kasino Indro adalah guru saya saat masuk SDN Serenang,” ungkapnya.
Komitmen terhadap Aspirasi Warga
Sebagai putra asli Desa Mertak, Dono menegaskan kesiapannya memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya warga lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Ia berharap keberadaannya di parlemen dapat menjadi pintu penyampaian kebutuhan masyarakat daerah tersebut.
“Desa Mertak masuk desa lingkar KEK Mandalika. Saya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama di wilayah ini,” tegasnya.
Perjalanan Politik yang Tidak Terduga
Dono mengakui bahwa perjalanan politiknya terbilang tidak terduga. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memiliki cita-cita awal untuk menjadi anggota DPRD, bahkan sebelumnya tidak pernah menginjakkan kaki di kantor DPRD Lombok Tengah itu.
“Karena kita kan sebagai masyarakat biasa yang dari strata bawah, tapi mungkin takdir yang memanggil kita, akhirnya kita coba untuk mendaftar jadi Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui Partai PKS, dan alhamdulillah sampailah pada titik ini (terpilih melalui jalur PAW),” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusannya maju sebagai calon legislatif adalah keinginan pribadi untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam kontestasi sebelumnya, ia berhasil meraih 2.530 sekian suara, menempatkannya di posisi kedua dari PKS Dapil Pujut – Praya Timur.
Fokus Utama Pasca Pelantikan
Pasca pelantikan, DKI menyatakan fokus utamanya adalah menerima dan meresapi aspirasi masyarakat. Meski sempat merasa kecewa karena proses yang tidak mudah, ia menyatakan bahwa semangatnya kini justru lebih kuat lagi setelah diberi kesempatan.
“Ya tentu sekali kita harus lebih semangat lagi,” tegas DKI.
Mengenai program kerja, Dapil Pujut – Praya Timur yang berada di wilayah pinggir selatan Kabupaten Lombok Tengah memiliki banyak potensi yang harus dikembangkan. Program utama yang disorotinya meliputi Bidang Pertanian, Bidang Kelautan, dan juga Bidang Pariwisata. DKI berjanji akan membenahi sektor-sektor tersebut. Namun, ia juga mengakui adanya kendala teknis terkait langkah awal, terutama soal anggaran.
“Karena sekarang kan kita belum tahu apakah kita dapat anggaran atau enggak, jadi kita masih bingung untuk ke depannya untuk tahun 2026,” ujarnya.
Ia menekankan, ia tidak pernah menjanjikan program secara langsung kepada masyarakat saat kampanye. “Meski begitu saya meyakini bahwa pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan dilakukan melalui mekanisme resmi dewan, seperti reses dan lainnya nanti,” pungkas DKI.
