Menggali Algoritma Golkar dan Nasdem Sulsel: 3 Lawan 162

Perbedaan Struktur Kepemimpinan Partai di Sulawesi Selatan

Sehari setelah DPP Golkar mengumumkan Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel, DPP Nasdem juga mengumumkan pengurusnya di wilayah kekuasaannya. Perbedaan jumlah pengurus antara kedua partai ini menjadi perbincangan hangat di kalangan politik Sulsel.

Golkar menetapkan 162 orang pengurus, sedangkan Nasdem hanya menunjuk tiga orang. Perbedaan struktur ini mencerminkan cara masing-masing partai dalam mengelola kekuasaan dan menjaga soliditas internal.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menunjuk Syaharuddin Alrif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dari Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustopa, dan Sekretaris Jenderal Hermawi F Taslim di Tower DPP Nasdem, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dalam struktur kepengurusan baru ini, Syaharuddin Alrif yang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) akan didampingi Rachmatika Dewi (Cicu) sebagai Sekretaris dan Muhammad Sadar sebagai Bendahara DPW Nasdem Sulsel.

Saan berharap kepemimpinan baru tersebut dapat memperkuat soliditas partai dan menjaga eksistensi Nasdem di Sulawesi Selatan. “Mudah-mudahan membawa keberkahan dan mendapat ridho dari Allah SWT, tetap semangat,” ujar Saan.

Syaharuddin Alrif menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Saan Mustopa, serta Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim atas kepercayaan yang diberikan. “Amanah insya Allah kami akan jaga bersama seluruh jajaran Nasdem di Seluruh Sulawesi Selatan,” kata Kaka Syahar, sapaan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu.

Pengumuman Struktur Kepengurusan Golkar Sulsel

Sehari sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M Said, mengumumkan susunan lengkap struktur Plt Pengurus Partai Golkar Sulsel. Pengumuman berlangsung di Markas Golkar Sulsel, Jl Amanagappa, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Kamis (22/1/2026) sore.

Total, sebanyak 162 pengurus Plt Golkar Sulsel telah resmi dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: Skep-147/DPP/GOLKAR/1/2026. SK ditandatangani Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekjen DPP, Muhammad Sarmuji, per 19 Januari 2026.

Dalam susunan baru ini, Rahman Pina ditunjuk sebagai Plt Sekretaris Golkar Sulsel. Rahman Pina adalah Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulsel. Ia juga menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029. Sementara Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari mengisi posisi Plt Bendahara Golkar Sulsel. Kemudian Kadir Halid menjadi Plt Ketua Harian Golkar Sulsel.

“Kita sudah umumkan susunan Plt Golkar Sulsel. Kelengkapan pengurus ini penting untuk persiapan Musda dan konsolidasi di daerah,” kata Muhidin. Wakil Ketua Banggar DPR RI itu menambahkan, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke tiga daerah pemilihan (dapil) di Sulsel sebelum Musda 2026.

Musda Golkar Sulsel akan digelar secara tertib dan terstruktur, dengan fokus utama pada penguatan internal beringin. Mengenai jadwal pelaksanaan, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M Said, menyatakan masih menunggu instruksi Bahlil Lahadalia. Namun, ia menegaskan rencananya akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah.

Selain 3 nama itu, SK DPP Golkar juga memuat 159 kader senior, agak senior, dan yunior lainnya.

Dinamika Internal dan Kekerasan Simbolik

Pengamat sosial politik Sulawesi Selatan, Mulawarman, secara terbuka menyoroti perbedaan ekstrem cara DPP partai mengambil keputusan di daerah. Ia menyebut, apa yang terjadi di Golkar dan Nasdem Sulsel menunjukkan pola kekuasaan yang kian terpusat dan elitis.

“DPP Nasdem hanya menunjuk tiga orang sebagai pengurus inti DPW Partai Nasdem Sulsel, setelah sebelumnya DPP Golkar meng-SK-kan 162 pengurus yang dipimpin oleh pelaksana tugas (plt),” ujar Mulawarman di Makassar, Sabtu pagi, 24 Januari 2026.

Menurut Mulawarman, perbedaan jumlah tersebut bukan sekadar soal teknis organisasi, melainkan mencerminkan cara DPP partai melaksanakan kekuasaan. Di satu sisi, struktur besar dengan ratusan pengurus tetap tidak sepenuhnya menentukan arah. Di sisi lain, keputusan strategis justru berada di tangan segelintir elite.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam politik partai hari ini, jumlah bukan lagi jaminan partisipasi, dan struktur besar kerap hanya menjadi legitimasi formal atas keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kapital Simbolik Kolektif

Fakta lain yang tak bisa diabaikan adalah bahwa dinamika internal Golkar Sulsel sejatinya sudah berjalan sebelum “SK penyesuaian DPP” itu turun. Sejumlah nama telah mengemuka sebagai calon Ketua Golkar Sulsel, di antaranya Munafri Arifuddin (Appi), Ilham Arief Sirajuddin, dan Andi Ina Kartika Sari.

Bahkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II sebagai pemilik suara dalam Musda mengklaim bahwa 20 dari 24 DPD II tetap solid mendukung Munafri Arifuddin. Artinya, proses politik lokal tidak stagnan, melainkan hidup dan bergerak.

Sebanyak 20 DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan menyatakan dukungan kepada Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin untuk maju pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel. Dukungan tersebut ditegaskan sebagai gerakan murni soliditas kader Golkar di daerah, bukan inisiatif elite pusat.

Pernyataan dukungan itu disampaikan langsung oleh perwakilan DPD II kepada Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M Said, di Jakarta pada Senin (12/1/2026). Para pimpinan DPD II mengklaim konsolidasi internal Golkar Sulsel berada dalam kondisi solid dan siap menghadapi Musda.

“Kami menyampaikan aspirasi daerah terkait dukungan 20 DPD II Golkar yang telah memberikan rekomendasi resmi kepada Pak Munafri Arifuddin,” ujar Ketua DPD II Golkar Bulukumba, Nirwan, dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Secara sosiologis, dukungan 20 dari 24 DPD II bukan sekadar angka, melainkan kapital simbolik kolektif. Ia menunjukkan bahwa legitimasi politik Munafri Arifuddin dibangun melalui jaringan kader dan struktur pemilik suara, bukan sekadar lobi elite.

Namun Surat Keputusan DPP yang memermanenkan Pelaksana Tugas justru seolah menutup mata terhadap dinamika tersebut. Klaim dukungan mayoritas tidak diuji melalui forum Musda, melainkan dilewati melalui keputusan administratif dari pusat.

Dalam perspektif sosiologis, inilah bentuk paling nyata dari kekerasan simbolik: bukan karena suara daerah dibantah, tetapi karena dianggap tidak cukup penting untuk didengarkan.

Gerakan Tanpa Narasi

Perkembangan di tubuh Golkar Sulsel dan Nasdem Sulsel juga menunjukkan satu gejala penting dalam politik lokal. Bahwa keputusan politik makin sedikit dijelaskan, tapi makin menentukan. Publik mengetahui hasilnya, namun kerap kehilangan jejak prosesnya.

Dalam beberapa hari terakhir, publik Sulsel disuguhi rangkaian kabar politik yang bergerak cepat namun sunyi. Di Golkar Sulsel, penetapan dan perubahan komposisi kepemimpinan DPD memantik reaksi keras sebagian kader. Sejumlah pengamat bahkan menyebut keputusan DPP Golkar sebagai “bom waktu” bagi soliditas internal Golkar Sulsel.

Sementara itu, di Nasdem Sulsel, isu kepindahan Rusdi Masse (RMS) dari partai yang ia besarkan justru diiringi oleh sikap diam. Sejak informasi perpindahan itu beredar luas, bahkan dikonfirmasi oleh sejumlah elite dan konsultan politik, hingga berhari-hari kemudian, tidak ada pernyataan resmi dari RMS sendiri.

Namun jika direnungkan lebih dalam, keduanya memperlihatkan logika kekuasaan yang serupa. Dalam politik konvensional, perubahan besar biasanya disertai beragam penjelasan. Konferensi pers. musyawarah daerah. atau setidaknya pernyataan sikap. Yang terjadi belakangan justru sebaliknya. Di Golkar Sulsel, keputusan strategis turun dari pusat dan diterima sebagai fakta jadi, meski memicu kegelisahan kader di tingkat daerah.

Di Nasdem Sulsel, publik justru dibiarkan berada dalam ruang spekulasi akibat absennya klarifikasi langsung dari tokoh sentralnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik hari ini tidak selalu membutuhkan suara keras. Diam, penundaan, dan ketidakjelasan justru menjadi instrumen kekuasaan.

Simbol Cara Kekuasaan Bekerja

Angka “3 vs 162” dalam konteks ini bukan semata hitung-hitungan matematis. Ia metafora politik. Ia melambangkan segelintir elite pengambil keputusan berhadapan dengan ratusan struktur dan kader yang terdampak.

Dalam dinamika Golkar Sulsel, struktur partai begitu besar. Ada DPD provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Namun arah politik ditentukan oleh lingkar kecil di pusat. Aspirasi daerah sering kali hadir belakangan, setelah keputusan final ditetapkan.

Situasi serupa juga terasa di Nasdem. Kendati memiliki basis kuat di Sulsel, arah politik partai tetap sangat bergantung pada keputusan elite nasional, sementara daerah menunggu, membaca isyarat, dan menyesuaikan diri.

Inilah yang bisa disebut sebagai algoritma politik: keputusan tidak lahir dari musyawarah panjang, tetapi dari kalkulasi cepat dan tertutup. Efektif efisien.

Algoritma Politik dan Kekerasan Simbolik

Dalam teori sosiologi Pierre Bourdieu, kondisi ini dapat dibaca sebagai kekerasan simbolik. Yakni kekuasaan yang bekerja tanpa paksaan fisik, tetapi membuat pihak lain bingung, ragu, dan kehilangan posisi tawar.

Sikap diam RMS, misalnya, bukanlah sikap netral. Dalam politik, diam adalah pesan. Ia menempatkan kader, simpatisan, dan publik pada posisi menunggu tanpa kepastian.

Begitu pula di Golkar. Ketika keputusan pusat dipaksakan tanpa dialog yang memadai, kegaduhan di daerah bukan sekadar soal ambisi personal, tetapi soal rasa dilibatkan atau tidak dilibatkan.

Partai sebagai Mesin Kader sebagai Variabel

Perkembangan ini menunjukkan bahwa partai politik kian dikelola layaknya mesin elektoral: efisien, cepat, dan berorientasi hasil. Namun konsekuensinya: kaderisasi kehilangan makna, loyalitas diuji secara sepihak, struktur besar terasa hanya sebagai pelengkap.

Dalam logika algoritmik, yang dinilai bukan sejarah pengabdian, melainkan elektabilitas, stabilitas, dan risiko politik.

Menariknya, perbedaan Golkar dan Nasdem hanya terletak pada gaya. Golkar Sulsel memeragakan permainan reaksi terbuka, pernyataan keras, dan riak internal. Nasdem Sulsel tampil sunyi, minim klarifikasi, dan politik diam.

Namun keduanya berangkat dari logika yang sama: sentralisasi keputusan dan jaga stabilitas.

Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Dalam jangka pendek, algoritma politik mungkin efektif. Namun dalam jangka panjang, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan kader dan publik.

Jika partai politik, yang seharusnya menjadi sekolah demokrasi, dikelola seperti kotak hitam, publik akan semakin menjauh dari politik yang bermakna.

Tulisan ini bukan untuk menilai siapa benar atau salah. Ini hanya ajakan untuk merenung. Teknologi mengajarkan kecepatan dan efisiensi. Namun politik membutuhkan hikmah, kesabaran, dan keterbukaan. Golkar dan Nasdem Sulsel hari ini sedang berada di persimpangan itu. Karena pada akhirnya, politik yang kehilangan makna akan tetap berjalan tetapi tanpa kepercayaan.

Dan mungkin, pertanyaan terpentingnya bukan lagi siapa yang 3 dan siapa yang 162. Pertanyaan sesungguhnya apakah politik kita masih memberi ruang bagi manusia, atau sudah sepenuhnya tunduk pada algoritma kekuasaan?