Profil Niena Kirana dan Peran dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Niena Kirana, istri Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo, berada di bawah sorotan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia merupakan putri dari Fuad Hasan Masyhur, seorang politikus sekaligus bos perusahaan biro perjalanan haji dan umrah, Maktour Travel. KPK sedang mempertimbangkan untuk memanggil Niena sebagai saksi dalam kasus ini.
Pemanggilan Niena muncul setelah penyidik KPK meninjau hasil pemeriksaan Dito Ariotedjo yang dilakukan pada Jumat (23/1/2026). Dalam keterangannya, Dito mengaku tidak berada di lokasi saat penggeledahan dilakukan di kediaman mertuanya, Fuad Hasan Mahsyur. Menurut Dito, istrinya yang berada di rumah saat itu. Ia membantah mengetahui adanya upaya penghilangan barang bukti selama penggeledahan.
“Yang ada waktu itu masih istri saya,” ujar Dito setelah diperiksa beberapa jam sebagai saksi, kepada awak media, Jumat (23/1/2026).
Dito menjelaskan bahwa keberadaan istrinya di rumah sang ayah adalah hal yang lumrah, mengingat tradisi keluarga mereka. “Kalau kultur orang dari keturunan Timur Tengah itu kan biasa satu rumah itu memang isinya ramai gitu. Keluarga anak-anak itu jadi satu, kan. Jadi kebetulan,” jelas politikus Partai Golkar berusia 35 tahun ini.
Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Alasannya, dirinya turut serta dalam rombongan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melobi Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS), untuk meminta tambahan kuota haji Indonesia. Kunjungan ke Arab Saudi bersama Jokowi tersebut terjadi pada 2022 silam.
Siapa Niena Kirana?
Niena Kirana adalah salah satu dari dua anak Fuad Hasan Masyhur. Ia memiliki saudara kandung laki-laki bernama Muhammad Khairnadhif Kasyfillah. Niena Kirana memiliki nama lengkap Niena Kirana Riskyana Fuad. Ia lahir pada 30 Agustus 1992, hanya kurang dari dua tahun lebih muda daripada suaminya, Dito Ariotedjo, yang lahir pada 25 September 1990.
Niena resmi menikah dengan Dito pada 31 Maret 2018, dan kini telah dikaruniai satu anak perempuan bernama Sadia Kiera Nadashana Nandito yang lahir pada 2 Januari 2020.
Ayah Niena, Fuad Hasan Masyhur, tidak hanya dikenal sebagai pengusaha asal Makassar, tetapi juga politisi senior Partai Golkar. Untuk kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Fuad Hasan Masyhur telah menyandang status cekal alias tidak boleh bepergian ke luar negeri. Status cekal tersebut dijatuhkan KPK kepada Fuad pada 11 Agustus 2025.
Urgensi Keterangan Niena Kirana
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa penyidik akan menelaah urgensi keterangan Niena untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. “Terkait dengan kebutuhan pemeriksaan saksi, nanti kita akan lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu nanti akan dipertimbangkan, dianalisis siapa saja yang kemudian nanti perlu dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan perkara ini,” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).
Fuad Hasan Masyhur terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji periode 2023-2024 karena KPK sedang menyidik dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian atau penentuan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Maktour Travel sendiri merupakan salah satu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.
Kantor Maktour Travel dan rumah Fuad Hasan Masyhur pun telah digeledah KPK pada September 2025 lalu. “KPK betul melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi, termasuk di kantor Maktour dan juga kediaman Fuad. Penggeledahan itu tentunya bertujuan untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan penyidik dalam pengungkapan perkara ini,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).
Dugaan Perintangan Penyidikan
Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024, keterangan saksi yang berada di lokasi penggeledahan menjadi hal yang krusial bagi KPK. Sebab, penyidik tengah mendalami dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor atau Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal ini menyusul temuan adanya upaya penghilangan dokumen barang bukti oleh pihak tertentu saat penggeledahan dilakukan, baik di kantor Maktour maupun lokasi terkait lainnya. “Dalam penggeledahan itu penyidik juga mendapatkan informasi atau keterangan berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan barang bukti,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (24/1/2026).
Budi menambahkan, KPK saat ini telah mengantongi identitas pihak yang memerintahkan staf Maktour untuk memusnahkan dokumen. Oleh karena itu, keterangan dari pihak keluarga yang berada di lokasi saat penggeledahan, termasuk Niena Kirana, dinilai bisa menjadi petunjuk tambahan bagi penyidik.
“Apakah kemudian nanti perbuatan itu masuk ke dalam unsur dugaan perintangan penyidikan atau seperti apa, nanti kita akan lihat perkembangannya,” kata Budi.
Dalam perkara pokok ini, KPK telah menetapkan Mantan Menteri Agama RI (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 juga ditengarai telah merugikan keuangan negara hingga Rp1 triliun akibat diskresi pembagian kuota haji yang tidak sesuai undang-undang.
