Evaluasi Kebencanaan Sumatra: Imbauan BNPB Jelang Pergantian Tahun Baru
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengeluarkan empat imbauan penting untuk memperkuat penanggulangan bencana di daerah menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Imbauan ini muncul sebagai hasil evaluasi terhadap kejadian bencana yang menimpa beberapa wilayah di Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Peran BPBD yang Masih Perlu Diperkuat
Suharyanto menekankan pentingnya penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia menyatakan bahwa masih banyak BPBD yang belum sepenuhnya memanfaatkan mandat dan kekuatan kelembagaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Hasil pengamatan kami menunjukkan masih ada BPBD di tingkat kabupaten/kota yang belum cukup tangguh. Ini harus menjadi kesadaran bersama,” ujar Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah yang digelar secara daring.
Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya peran BPBD adalah posisi pimpinan BPBD yang masih dijabat oleh pelaksana tugas yang merangkap jabatan lain, seperti sekretaris daerah. Hal ini dinilai membuat kewenangan BPBD tidak berjalan maksimal.
“Kami berharap kepala BPBD tidak lagi hanya berstatus pelaksana tugas dan tidak dirangkap oleh sekretaris daerah. Beban tugas sekretaris daerah sangat besar. Jika hanya pelaksana tugas, maka tanggung jawab ada, tetapi kewenangan tidak penuh,” tegasnya.
Pengaruh Siklon Tropis Senyar terhadap Data Kebencanaan
Sebelumnya, Suharyanto juga memaparkan bahwa tren kejadian bencana nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang naik turun. Meski jumlah kejadian bencana berada di kisaran lebih dari 3.000 per tahun, BNPB terus berupaya menekan dampak yang ditimbulkan.
Namun, fenomena Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah korban. BNPB mencatat lebih dari 1.100 orang meninggal dunia, luka-luka, dan dinyatakan hilang akibat bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra tersebut. Selain korban jiwa, kerugian material juga meningkat hingga puluhan triliun rupiah.
Pencegahan Masih Menjadi Tantangan Bersama
Menurut Suharyanto, sebagian bencana sebenarnya dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan dampaknya. Namun, kejadian akibat Siklon Senyar menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Hingga saat ini, tercatat 3.176 kejadian bencana yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah.
Ia menekankan bahwa penurunan risiko bencana bukan tugas pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, hingga media massa.
Transisi Pemulihan Bukan Alasan Menurunkan Kewaspadaan
Terkait penanganan dampak Siklon Senyar, Suharyanto menyampaikan bahwa lima kabupaten/kota telah memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Meski demikian, ia mengingatkan agar daerah lain tidak lengah, mengingat potensi cuaca ekstrem masih bisa memicu bencana serupa.
“Saat ini masih ada 43 kabupaten/kota di Sumatra dalam tahap tanggap darurat. Lima di antaranya mulai masuk masa transisi pemulihan. Namun daerah lain tetap harus meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
Aspek lain yang tak kalah penting adalah penguatan sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kepala BNPB meminta BPBD bersama para pemangku kepentingan menyediakan sarana dan prasarana yang mudah dipahami publik, seperti peta risiko dan rambu bencana.
“Jangan sampai masyarakat kembali terkejut saat banjir atau banjir bandang terjadi. Jika hujan deras berlangsung lebih dari tiga jam, warga di lereng atau daerah rawan harus segera dievakuasi,” jelas Suharyanto.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga tata ruang dan kondisi lingkungan. Setiap kawasan permukiman harus memiliki sistem drainase dan tampungan air yang berfungsi dengan baik, seperti embung atau kolam retensi.
Update Korban
Berdasarkan data hingga Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, jumlah korban jiwa tercatat mencapai 1.140 orang. Angka kematian tersebut meningkat dua orang dibandingkan hasil pendataan pada hari sebelumnya. Korban terbanyak tercatat di Provinsi Aceh dengan total 513 orang meninggal, termasuk 213 korban dari Aceh Utara.
Di Provinsi Sumatra Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 127 orang. Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat tercatat 262 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatra, dengan 192 korban berasal dari Kabupaten Agam.
Jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatra masih berpeluang bertambah, mengingat berdasarkan pendataan BNPB satu bulan pascabencana, sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang.
