Menjelang Pergantian Tahun, Gunung Ciremai Menghadapi Krisis Ekologis
Menjelang pergantian tahun, Gunung Ciremai tidak lagi memperlihatkan keindahan alamnya yang megah. Di balik kabut tipis yang menyelimuti puncaknya, “Atap Jawa Barat” ini berada di persimpangan jalan yang krusial: tetap tegak sebagai benteng ekologi atau perlahan runtuh demi mengejar angka Pendapatan Asli Daerah (PAD). Momentum refleksi akhir tahun ini menjadi semakin mendesak ketika melihat wajah lereng gunung yang mulai berubah warna, dari hijau rimbun menjadi deretan beton. Isu krisis air yang kian nyata dan ancaman bencana ekologis seolah menjadi alarm keras bahwa cara kita memandang hutan selama ini perlu didekonstruksi secara total.
Belajar ke Jepang: Ketika Alam Menjadi Panglima
Dalam perdebatan mengenai pembangunan di kawasan konservasi, penting untuk menoleh dan belajar ke Jepang. Negeri Sakura tersebut adalah bukti nyata bahwa kemajuan industri tidak harus dibayar dengan kehancuran alam. Meski menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, Jepang tetap konsisten menjaga lebih dari 60 persen wilayah daratannya sebagai hutan yang tak tersentuh.
Aktivis sosial sekaligus Inisiator Gerakan KITA, Ikhsan Marzuki, yang saat ini berada di Negara Jepang, memberikan perspektif yang jernih. Menurutnya, Jepang berhasil karena mereka memiliki Garis Merah Ekologi yang bersifat absolut dan tidak bisa ditawar oleh kepentingan politik jangka pendek.
“Di sana, prinsipnya sangat tegas, ekonomi harus menyesuaikan diri dengan ekologi, bukan sebaliknya. Hutan pegunungan diperlakukan sebagai satu kesatuan sistem saraf kehidupan. Mereka tidak mengenal kompromi jika sebuah pembangunan terdeteksi melampaui daya dukung alam,” tuturnya.
Kontradiksi di Lereng Ciremai: Legalitas yang Melukai
Kontras dengan apa yang terjadi di Jepang, kondisi di lereng Gunung Ciremai justru memperlihatkan pemandangan yang mengkhawatirkan. Kawasan penyangga yang secara alami berfungsi sebagai penyerap air, kini kian terhimpit oleh ekspansi bangunan permanen. Dalih bahwa pembangunan dilakukan di atas “lahan pribadi” seringkali dijadikan tameng legalitas untuk melegalkan kerusakan yang terjadi di zona lindung.
Ia menilai, cara pandang yang mengkotak-kotakkan lahan berdasarkan sertifikat adalah sebuah kekeliruan fatal dalam kacamata ekologi. “Alam tidak pernah mengenal batas patok tanah. Ketika sebuah lereng dikupas untuk kepentingan komersial, maka seluruh ekosistem di bawahnya yang akan menanggung beban bencananya. Kita tidak bisa menyelamatkan gunung dengan cara memotongnya menjadi kapling-kapling investasi,” ucapnya.
Industrialisasi Berkedok Wisata Alam
Fenomena yang kini marak di Kuningan adalah pergeseran makna wisata. Apa yang awalnya disebut sebagai wisata alam, perlahan mulai bermutasi menjadi industrialisasi lereng gunung. Pembangunan hotel, restoran masif, hingga modifikasi kontur tanah demi estetika wisata telah mengabaikan fungsi asasi gunung sebagai hulu kehidupan.
Jika belajar ke Jepang, wisata pegunungan dikelola dengan pendekatan yang sangat minimalis. Infrastruktur dibuat ringan, jumlah pengunjung dibatasi secara ketat, dan fokus utamanya adalah edukasi lingkungan. Sebaliknya, di Gunung Ciremai, seolah terjebak dalam syahwat mengejar kuantitas massa dan retribusi, seolah-olah alam adalah objek yang bisa diperas tanpa batas.
Menagih Keberanian Menegakkan Batas
Persoalan paling penting di Gunung Ciremai hari ini sebenarnya bukan soal kekurangan regulasi, melainkan kekurangan keberanian untuk berkata “tidak” pada investasi yang merusak. Setiap izin pembangunan mungkin tampak legal secara administratif, namun secara akumulatif menjadi beban mematikan bagi kemampuan alam untuk pulih.
Dirinya mengingatkan, keuntungan finansial dari PAD tidak akan pernah sebanding dengan biaya pemulihan pasca-bencana. “Banjir, longsor, dan kekeringan adalah tagihan alam atas kebijakan yang salah arah. Dan harga yang harus dibayar oleh masyarakat jauh lebih mahal daripada angka-angka di atas kertas anggaran pemerintah,” katanya.
Penutup: Konservasi Bukan Sekadar Ornamen
Sebagai penutup tahun 2025, Gunung Ciremai berdiri sebagai cermin bagi nurani semua. Kawasan konservasi seharusnya menjadi ruang suci bagi kehidupan, bukan sekadar ornamen indah dalam brosur pembangunan atau pidato politik.
“Zona rehabilitasi bukan ruang negosiasi, dan konservasi bukanlah komoditas,” tuturnya. Jika terus mengabaikan pelajaran berharga dari Jepang dan membiarkan eksploitasi merajalela, maka krisis ekologis bukan lagi sebuah risiko, melainkan sebuah kepastian.
“Akhir tahun 2025 ini adalah saat yang tepat untuk bertanya dengan jujur. Apakah kita sedang membangun masa depan Kuningan, atau justru sedang meruntuhkannya dari puncak gunung?” tuturnya.
