PADANG – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra seksi Sicincin-Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat, terus berlangsung pada tahun 2026 ini. Proyek yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menyampaikan bahwa proyek ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya bisa lebih cepat dibandingkan seksi lainnya seperti Padang-Sicincin. Menurutnya, keberhasilan proyek ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan.
“Karena ini adalah PSN, maka perlu dukungan bersama. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu (12/4/2026).
Pembangunan ruas jalan tol dari Sicincin hingga Bukittinggi sejatinya telah direncanakan sejak 2024. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar proyek dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Ke depan, kehadiran jalan tol ini akan memudahkan akses transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Itu yang kami harapkan bersama,” tambahnya.
Mahyeldi juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk terus mendukung penyelesaian proyek tersebut. Ia yakin jika semua pihak bekerja sama, proyek jalan tol di Sumbar bisa selesai dengan baik dan memberikan dampak positif.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Muhibuddin, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam pelaksanaan proyek. Ia mengingatkan bahwa kolaborasi harus dilakukan secara nyata di lapangan, bukan sekadar komitmen administratif.
“Kami ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya menjaga prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan, harus diperhatikan.
“Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari. Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan, menjelaskan bahwa proyek Tol Padang-Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatra. Sejumlah ruas seperti Pekanbaru-Bangkinang sudah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan.
Untuk ruas Bukittinggi-Sicincin, saat ini sedang dipersiapkan oleh PT Hutama Karya. Prosesnya mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi hal yang krusial. Penundaan bisa meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target.
