JAKARTA – Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Mintarsih A. Latief Sp.KJ, memberikan tanggapan terkait masalah yang muncul akibat terungkapnya kejahatan “penggorengan saham” yang mengguncang pasar modal Indonesia.
Menurut Mintarsih, yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha, tumbuh kembang dan majunya perekonomian suatu negara tidak hanya berdampak pada kesehatan jiwa masyarakat, tetapi juga memengaruhi sistem ketatanegaraan.
“Saya tidak perlu membahas terlalu luas tentang sistem ketatanegaraan. Namun, di antara yang saya ketahui soal ekonomi makro atau pasar modal, tentu berkaitan erat dengan persoalan global dan citra negara,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.
Dia menyebutkan bahwa sudah terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para oknum yang diberi wewenang. Namun, kerap kali tidak berlaku jujur. Informasi ini cepat atau lambat akan sampai ke Presiden.
“Sebab seperti yang saya katakan tadi, ekonomi makro tentunya erat dengan banyak perusahaan asing, negara-negara atau individu tertentu (pengusaha) dan menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang juga ada di Indonesia,” ujarnya.
“Maka sekali terungkap adanya ‘penggorengan saham’ atau penghilangan saham orang-orang yang memang memiliki hak, lalu kemudian perusahaan dipaksakan IPO, pastinya akan sampai ke Presiden. Jadinya, wajar jika Presiden Prabowo marah,” ungkap Mintarsih.
Ketika ditanyakan mengenai maksud dari kemarahan Presiden Prabowo, Mintarsih menjelaskan bahwa hal yang viral seperti kasus penghilangan saham di Blue Bird, ada hal yang memang tidak beres di Otoritas dan Pasar Modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusul tindakan hukum dari Bareskrim.
“Seperti yang saya baca berbagai masalah tersebut sudah ada peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), ini juga yang menambah marahnya Presiden Prabowo. Lalu soal penghilangan saham saya di Blue Bird, merupakan serangkaian kejahatan pidana yang saya laporkan ke Bareskrim, yang hingga saat ini tidak saya cabut,” beber Mintarsih.
Lebih lanjut, Mintarsih menanggapi soal putusan Rp 140 miliar terhadap dirinya. Dia mengaku ada sisi lain yang aneh terkait dirinya digugat dengan putusan Rp 140 miliar.
Mintarsih mengaku dirinya digugat harus mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan yang pernah dibayar oleh Blue Bird, hingga tuduhan mencemarkan nama baik sehingga totalnya Rp 140 miliar.
“Bahkan (putusan Rp 140 miliar) final dari Mahkamah Agung dan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditambah dengan ketentuan bahwa semua anak saya harus ikut menanggung denda-denda pengembalian gaji dan pencemaran nama baik. Anehnya, lagi pentotalan jumlah gaji ini salah hitung,” ungkap Mintarsih yang juga diketahui adalah seorang penulis dalam buku Intervention Strategies for Street Gangs bersama Helmut L. Sell, yang didanai oleh WHO (World Health Organization).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto marah besar menyusul peringatan MSCI terkait transparansi pasar modal Indonesia beberapa waktu lalu. Pasalnya, peringatan tersebut memicu jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyebut ada beberapa pejabat di lembaga otoritas pasar modal yang akhirnya diminta mengundurkan diri.
Desakan pengunduran diri ini juga imbas ketidaktransparanan di otoritas pasar modal.
“Itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri. Ada alasannya, yaitu antara lain karena tidak ada transparansi,” ujarnya dalam acara ASEAN Climate Forum di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Hashim menjelaskan amarah Prabowo bukan hanya terkait dengan transparansi pasar modal. Lebih dari itu, peringatan MSCI dianggap berpotensi mencoreng kehormatan negara.
“Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” ujarnya.
Selain itu, anjloknya IHSG saat ini dianggap sangat merugikan investor ritel. Reputasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga turut dipertaruhkan imbas persoalan tersebut.
“Para investor ritel, banyak yang telah dirugikan, bukan? Banyak yang telah dirugikan. Jadi ini sangat penting,” katanya.
Diketahui, terdapat empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI yang mengundurkan diri pada Jumat 30 Januari 2026. Pengunduran diri itu dilakukan sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG pada Rabu dan Kamis (28-29 Januari). Berikut rinciannya:
- Ketua DK OJK – Mahendra Siregar
- Wakil Ketua DK OJK – Mirza Adityaswara
- Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK) – Inarno Djajadi
- Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon – I.B Aditya Jayaantara
- Direktur Utama BEI – Iman Rachman.
