Penipuan Iklan di Facebook dan Instagram, Meta Mengakali Mekanisme Regulator
Meta, perusahaan teknologi raksasa yang mengelola platform seperti Facebook dan Instagram, dilaporkan melakukan tindakan yang mengejutkan terkait iklan penipuan. Menurut laporan khusus dari Reuters, perusahaan ini justru mencoba menyembunyikan iklan berisiko tinggi dari pengawasan regulator, alih-alih menghapusnya secara langsung.
Temuan ini berasal dari dokumen internal Meta yang dianalisis selama empat tahun terakhir. Dokumen tersebut melibatkan berbagai tim, termasuk keuangan, hukum, kebijakan publik, dan keamanan. Laporan ini menunjukkan bagaimana Meta merespons kebijakan pengawasan yang semakin ketat terkait iklan penipuan dari pemerintah di berbagai negara.
Salah satu metode yang digunakan adalah “Ad Library” (Perpustakaan Iklan), sebuah basis data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi iklan Meta. Namun, menurut laporan, Meta memetakan kata kunci yang sering digunakan oleh regulator dalam pencarian iklan. Kata-kata tersebut kemudian digunakan untuk menghapus iklan yang terdeteksi sebagai penipuan. Trik ini berhasil mengurangi jumlah iklan bermasalah di Ad Library, meskipun secara keseluruhan jumlah iklan penipuan di platform Meta tidak mengalami penurunan signifikan.
Sandeep Abraham, seorang konsultan keamanan siber yang pernah bekerja di Meta, menggambarkan trik ini sebagai “sandiwara regulasi”. Menurutnya, tindakan ini bertentangan dengan tujuan awal Ad Library, yaitu transparansi. Meski demikian, Meta membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa penghapusan iklan penipuan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang sah.
Awalnya Diterapkan di Jepang
Strategi ini pertama kali diadopsi oleh Meta di Jepang, khususnya saat regulator setempat sedang mempertimbangkan aturan verifikasi pengiklan. Saat itu, Jepang menghadapi lonjakan iklan skema investasi palsu yang menggunakan wajah publik figur dengan teknologi AI. Setelah Ad Library “dibersihkan”, aturan verifikasi tersebut akhirnya tidak diberlakukan.
Setelah kejadian tersebut, Meta mulai menyusun dokumen yang disebut “global playbook” untuk menyembunyikan iklan palsu. Strategi serupa kemudian diterapkan di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, Eropa, India, Australia, dan Brasil.
Dokumen tersebut juga menjelaskan alasan utama di balik langkah Meta. Berdasarkan analisis internal, penerapan verifikasi pengiklan secara universal bisa mengurangi jumlah iklan penipuan secara signifikan. Namun, biaya yang diperlukan diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS (sekitar Rp 33,4 triliun) dan dapat mengurangi pendapatan hingga 4,8 persen.
Karena risiko tersebut, Meta lebih memilih pendekatan reaktif, yaitu menghapus iklan penipuan setelah muncul laporan. Verifikasi pengiklan hanya diterapkan di negara-negara yang mewajibkannya secara hukum, seperti Singapura dan Taiwan.
Dampak Hukum dan Kritik dari Regulator
Praktik Meta ini mulai menimbulkan masalah hukum. Pemerintah Kepulauan Virgin AS menggugat Meta karena diduga memperoleh keuntungan dari iklan penipuan. Sementara itu, regulator Uni Eropa juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai cara Meta menangani iklan penipuan. Juru bicara Komisi Eropa menyatakan keraguan terhadap kepatuhan Meta terhadap aturan yang berlaku.
Laporan Reuters juga menyoroti temuan investigasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa iklan berisiko tinggi, sesuai klasifikasi internal Meta, menyumbang pendapatan hingga 7 miliar dolar AS (sekitar Rp 117 triliun) per tahun. Hal ini memberikan gambaran mengapa Meta enggan memperketat verifikasi pengiklan.
Tindakan yang Diambil oleh Meta
Meski ada kritik, Meta tetap mempertahankan pendiriannya. Perusahaan menyatakan bahwa mereka terus memperkuat sistem deteksi iklan penipuan dan bekerja sama dengan regulator. Namun, banyak pihak tetap meragukan komitmen Meta terhadap transparansi dan keamanan pengguna.
Dalam konteks global, kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi besar untuk lebih proaktif dalam mengatasi isu penipuan online. Kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan pengguna harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar strategi untuk menghindari tekanan hukum.
