Iran Menuduh AS dan Israel sebagai Penyebab Ketidakamanan di Selat Hormuz
Iran menuding Amerika Serikat (AS) dan Israel sebagai penyebab utama ketidakamanan dan krisis yang terjadi di kawasan Selat Hormuz dan Asia Barat. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Armenia, Ararat Mirzoyan. Ia menyerukan dunia internasional untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan serangan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh AS dan Israel.
Ketegangan yang semakin meningkat di kawasan ini dikhawatirkan dapat memicu dampak global, terutama pada stabilitas energi dan ekonomi dunia. Selat Hormuz, yang menjadi jalur strategis bagi hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia, kini berada di pusat konflik yang berpotensi mengguncang perekonomian global. Iran menilai kebijakan dan operasi militer AS-Israel telah memicu eskalasi yang membuat stabilitas maritim dan perdagangan internasional terancam.
Dalam pernyataannya, Iran menyatakan bahwa konflik ini bukan sekadar perselisihan regional, tetapi sudah menjadi ancaman terhadap keamanan energi dan perdamaian dunia. Otoritas Iran bahkan mengeluarkan aturan yang membatasi akses kapal tertentu melalui Selat Hormuz, terutama yang dianggap berafiliasi dengan AS dan Israel, meski tetap menyatakan jalur itu terbuka bagi kapal “non-hostile”.
Langkah ini mempertegas posisi Teheran bahwa tindakan luar negeri yang agresif telah memaksa Iran mengambil sikap tegas demi kedaulatan dan keamanan nasional. Para analis internasional memperingatkan bahwa gangguan di Selat Hormuz bisa memicu lonjakan harga minyak, gangguan pasokan energi, dan dampak ekonomi yang luas.
Tudingan Terhadap AS dan Israel
Menurut Araghchi, serangan tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga sekolah, pusat pendidikan dan penelitian, situs sejarah dan budaya, rumah sakit, infrastruktur vital, serta kawasan permukiman. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan nasionalnya dari agresi militer AS dan Israel.
Araghchi juga menekankan bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk mengutuk tindakan yang dinilainya sebagai pelanggaran hukum internasional tersebut. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat merupakan penyebab utama ketidakstabilan di kawasan Asia Barat dan Selat Hormuz. Dunia harus meminta pertanggungjawaban pemerintah AS dan rezim Israel atas perang ilegal yang dipaksakan terhadap Iran dan kawasan.
Sebelumnya, AS dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran setelah terbunuhnya Ali Khamenei pada 28 Februari 2026, bersama sejumlah komandan militer dan warga sipil. Serangan tersebut mencakup gempuran udara ke berbagai lokasi militer dan sipil di Iran, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur secara luas.
Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangan ke sejumlah target milik AS dan Israel di wilayah yang diduduki serta pangkalan-pangkalan di kawasan, menggunakan gelombang rudal dan drone.
Spekulasi tentang Rebutan Minyak Iran
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara terang-terangan melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut bahwa AS berpeluang besar untuk “mengambil alih” cadangan minyak Iran. Sasaran utama yang dibidik adalah Pulau Kharg, yang merupakan jantung ekspor minyak mentah Iran.
Langkah ini mencuat bersamaan dengan keputusan Washington yang mengirim ribuan personel militer tambahan ke kawasan tersebut. Trump menyatakan bahwa AS memiliki banyak pilihan dalam menghadapi situasi ini. Ia juga menegaskan bahwa Pulau Kharg mungkin bisa direbut karena dinilai tidak memiliki pertahanan yang kuat.
Sumber-sumber yang dihubungi oleh mitra BBC di AS, CBS News, mengatakan bahwa para pejabat Pentagon telah melakukan persiapan terperinci untuk mengerahkan pasukan darat ke Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada hari Sabtu (28/3/2026), bahwa 3.500 pelaut dan marinir AS lainnya telah tiba di Timur Tengah sebagai bagian dari unit yang dipimpin oleh kapal perang USS Tripoli.
Menurut analis keamanan Mikey Kay dari Security Brief BBC, merebut pulau itu secara efektif akan memutus jalur ekonomi utama Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), yang akan memengaruhi kemampuannya untuk melakukan perang. Aaron Maclean, pembawa acara podcast School of War dan analis keamanan nasional CBS, mengatakan bahwa pemikiran AS kemungkinan besar adalah pulau itu dapat direbut dan “digunakan sebagai alat tawar-menawar” untuk memaksa Iran agar tetap membuka selat tersebut.
