Prediksi Intelijen AS tentang Tindakan Militer China terhadap Taiwan
Menurut laporan yang diberikan oleh sejumlah media internasional, intelijen Amerika Serikat dilaporkan memprediksi bahwa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, telah memberi perintah kepada militer negaranya untuk bersiap mengambil kendali militer atas Taiwan pada tahun 2027. Prediksi ini muncul di tengah ancaman Jepang untuk melakukan intervensi militer jika Taiwan dicaplok.
Laporan tersebut menyoroti perubahan dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Beijing disebut khawatir akibat “isolasi” Washington setelah berlangsungnya perang dagang yang berkepanjangan.
Seorang analis politik dari Beijing, Chen Xue, menyatakan bahwa “penyatuan kembali Tiongkok dengan Taiwan bukanlah pertanyaan ya atau tidak, namun sebuah fakta yang tidak dapat dihentikan yaitu pertanyaan tentang bagaimana dan kapan.” Ia menambahkan bahwa Tiongkok lebih memilih mencapai tujuan tersebut secara damai, tetapi mengharapkan campur tangan negara-negara asing tidak lagi terjadi.
Dalam panggilan telepon antara Presiden Tiongkok dan Presiden AS Donald Trump pada tanggal 24 November, Xi Jinping menegaskan bahwa “kembalinya Taiwan ke Tiongkok adalah bagian integral dari tatanan internasional pascaperang” yang dibentuk ketika Tiongkok dan Amerika Serikat bersama-sama mengalahkan Jepang pada tahun 1945.
Hubungan Rumit Tiongkok dan Taiwan
Media melaporkan bahwa ada kesan bahwa Taiwan tidak lagi menjadi prioritas dalam hubungan dengan Washington. Hal ini menjelaskan – menurut para diplomat – mengapa Beijing bereaksi keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyatakan bahwa Tokyo mungkin menggunakan tentaranya jika terjadi invasi Tiongkok ke Taiwan.
Tiongkok memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Jepang, serta menuntut agar pernyataan tersebut dicabut. Media resmi Partai Komunis Tiongkok mulai mempertanyakan kedaulatan Jepang atas Okinawa dan menggambarkannya sebagai wilayah Tiongkok kuno.
Status Taiwan adalah salah satu titik persengketaan terbesar antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menjadikan Taiwan berada di bawah kendalinya.
Meskipun tidak mendukung kemerdekaan Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan tidak memelihara hubungan formal dengannya, Washington tetap menjadi pemasok senjata dan peralatan militer terbesar bagi pulau tersebut. Pertemuan antara pejabat Amerika dan Taiwan dianggap oleh Tiongkok sebagai masalah diplomatik yang sensitif.
Perdana Menteri Taiwan Chu Jung-tae menyatakan bahwa kembali ke Tiongkok bukanlah pilihan bagi rakyatnya. Pernyataan ini disampaikan setelah Xi Jinping menegaskan kembali klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan dalam panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump.
Chu mengatakan kepada wartawan di luar parlemen bahwa perlu ditekankan sekali lagi bahwa Taiwan adalah “negara yang sepenuhnya independen dan berdaulat”. Ia menambahkan, “Bagi 23 juta penduduk negara kita, kembali ke Tiongkok bukanlah suatu pilihan, dan hal itu sudah jelas.”
Perbandingan Militer Tiongkok dan Taiwan
Ketegangan di kawasan ini meningkat setelah komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengindikasikan bahwa Tokyo mungkin akan melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan.
Akar ketegangan ini bermula dari Perang Saudara Tiongkok, yang berakhir dengan pemisahan Taiwan pada tahun 1949, ketika pasukan Nasionalis yang kalah berlindung di pulau tersebut dan membentuk pemerintahan terpisah.
Sejak saat itu, ingatan kolektif Tiongkok tetap melekat pada visi persatuan, terutama di kalangan lansia yang hidup pada periode tersebut dan memandang reunifikasi Taiwan sebagai isu nasional dan sejarah yang tidak dapat dinegosiasikan.
