Kritik terhadap Kesepakatan Dagang Indonesia-AS dan Agenda Board of Peace Gaza
Pada tanggal 19 Februari 2026, rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Salah satu tokoh yang menyampaikan kekhawatiran adalah KH Abdussalam Shohib atau dikenal sebagai Gus Salam, pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur.
Gus Salam mengungkapkan bahwa momentum kesepakatan dagang tersebut memiliki potensi keterkaitan dengan agenda politik global, khususnya terkait isu Palestina. Hal ini semakin memperkuat perhatian publik karena pada hari yang sama juga dijadwalkan rapat perdana Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump, yang akan membahas masa depan Gaza.
“Publik tentu membaca adanya momentum yang beriringan antara ratifikasi ART dan pertemuan perdana BoP. Ini wajar jika memunculkan pertanyaan: apakah ada relasi kepentingan di balik dua agenda besar tersebut?” ujar Gus Salam dalam pesan yang diterima, Sabtu (14/2/2026).
Ia menilai bahwa kekhawatiran ini muncul setelah pemerintah menyampaikan keberhasilan menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tarif berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen. Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang mengaitkan momentum tersebut dengan agenda pertemuan BoP.
Di sisi lain, Gus Salam menyoroti perubahan sikap sebagian kalangan yang sebelumnya lantang mengkritik keikutsertaan Indonesia dalam BoP Gaza. Kritik itu disebut mulai mereda setelah pemerintah mengundang pimpinan ormas keagamaan, pesantren, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Negara.
“Sikap yang sebelumnya kritis terhadap BoP mendadak berubah. Padahal sejak awal banyak pihak menilai skema itu lebih menguntungkan kepentingan Amerika dan Israel ketimbang rakyat Palestina,” kata dia.
Lebih jauh, Gus Salam mempertanyakan klaim 20 poin program BoP yang dikenal sebagai New Gaza Project. Skema itu disebut akan mentransformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan baru yang terbebas dari Hamas. Namun, menurutnya, proyek tersebut justru berisiko menghapus kedaulatan dan peradaban Palestina.
“Alih-alih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, skema ini berisiko menjadi pola baru penindasan dan kolonialisme dengan kemasan perdamaian,” ujarnya.
Di tengah gencarnya narasi perdamaian, dia menegaskan kondisi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat masih memburuk. Dia merujuk laporan media Gaza yang mencatat ratusan korban jiwa serta dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Israel.
“Jika fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi, lalu di mana letak perdamaian yang dijanjikan?” katanya.
Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam BoP Gaza berpotensi menguji konsistensi politik luar negeri RI yang secara konstitusional menolak segala bentuk penjajahan.
“Dalam perspektif konstitusi, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai anti-penjajahan dan perikemanusiaan. Posisi Indonesia terhadap Palestina itu normatif, mengikat, dan final,” ujar Gus Salam.
Sebagai langkah konkret, dia mendorong agar isu BoP Gaza dibahas secara mendalam dalam forum Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung pada bulan Syawal 1447 Hijriah.
“Saya berharap persoalan ini dikaji secara kritis dalam perspektif fiqih oleh ulama pesantren dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama, misalnya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berbarengan dengan Konbes PBNU mendatang, dan atau Bahtsul Masail pesantren di Indonesia,” kata Gus Salam.
Menurutnya, bagi NU, isu Palestina bukan semata urusan politik internasional, melainkan bagian dari konsistensi sejarah dan sikap moral organisasi sejak awal berdiri.
“Ini bukan sekadar soal diplomasi dagang. Ini soal komitmen terhadap kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina,” pungkas dia.
Rencana Kunjungan Presiden Prabowo ke AS
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara di Amerika Serikat pada 19 Februari mendatang. Salah satu agenda yang akan dihadiri Presiden yakni, penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff atau tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (11/2/2026).
“Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujar Airlangga.
Airlangga belum mau mengungkapkan berapa besaran tarif impor yang disepakati Indonesia-AS untuk kemudian diteken Presiden Prabowo Subianto. Menurut Airlangga angka pasti tarif impor menunggu hari penandatanganan.
“Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19 (persen), kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai,” tuturnya.
Untuk diketahui dalam kunjungannya ke AS, nanti Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam pertemuan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Indonesia telah menerima undangan pertemuan tersebut.
