Ringkasan Berita tentang Dewan Perdamaian Gaza
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan mandat untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah tersebut. Namun, piagam dewan menunjukkan bahwa perannya jauh lebih luas dari yang awalnya diperkirakan, mencakup konflik-konflik global lainnya.
Keanggotaan tetap dalam dewan ini mensyaratkan pembayaran lebih dari satu miliar dolar AS, memberikan kekuasaan besar kepada Trump termasuk hak veto dan penunjukan anggota eksekutif. Kehadiran negara seperti Turki dan Qatar memicu protes dari Israel, sementara sejumlah negara skeptis terhadap legitimasi dewan yang dinilai berpotensi menyaingi PBB.
Inisiatif “Dewan Perdamaian” oleh Presiden AS
Pada hari Jumat (16/1/2026), surat undangan dikirimkan kepada sejumlah negara untuk bergabung dengan badan yang baru dibentuk itu, termasuk sekutu Amerika Serikat seperti Kanada, Prancis, Inggris, dan Arab Saudi. Namun, Rusia dan Belarus, yang jelas bukan sekutu AS, juga tercantum dalam daftar undangan.
Menurut laporan media, piagam badan tersebut menunjukkan bahwa Trump berharap Dewan Perdamaian dapat terlibat dalam berbagai konflik global, bukan hanya di Jalur Gaza. Kritikus menilai pemerintahan Trump tampaknya sedang membentuk dewan ini sebagai saingan potensial PBB. Trump sendiri telah lama menuduh PBB memiliki bias liberal dan boros anggaran.
Sebagai ketua Dewan Perdamaian, Trump akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Negara-negara diminta membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan tetap. Namun, sejauh ini belum jelas seberapa besar kendali yang akan dimiliki Trump atas penggunaan dana tersebut.
Misi dan Tujuan Dewan Perdamaian
Awalnya, dewan ini tampak sebagai bagian dari visi Trump untuk Gaza pascaperang. Rencana tersebut menyebut dewan sebagai “badan transisi internasional baru” yang akan membantu mengawasi pembangunan kembali wilayah Palestina itu. Anggota dewan terdiri dari para pemimpin dunia, dan Trump menduduki kursi ketua.
Dewan Keamanan PBB kemudian secara resmi mendukung pembentukan dewan ini melalui resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat pada November lalu, sehingga memberikan legitimasi internasional. Resolusi tersebut memberi mandat kepada dewan untuk bekerja sama dengan berbagai pemerintah dalam merekrut pasukan penjaga perdamaian internasional untuk Gaza.
Dewan juga ditugaskan melaksanakan rencana Trump di Gaza hingga Otoritas Palestina yang diakui secara internasional melakukan reformasi. Namun, setelah Amerika Serikat mengedarkan piagam dewan pada hari Jumat, Trump dinilai menginginkan peran yang jauh lebih besar bagi badan ini.
Piagam yang diusulkan menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terdampak atau terancam konflik, bukan hanya Gaza. Piagam tersebut juga menyerukan pembentukan badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih gesit dan efektif.
Anggota: Siapa yang Diundang dan Siapa yang Bergabung
Berikut adalah negara-negara yang diundang oleh Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza:
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bahrain
- Belarus
- Brasil
- Kanada
- Siprus
- Mesir
- Komisi Eropa
- Finlandia
- Prancis
- Jerman
- Yunani
- Hongaria
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Israel
- Italia
- Jepang
- Yordania
- Kazakhstan
- Maroko
- Belanda
- Selandia Baru
- Norwegia
- Oman
- Pakistan
- Paraguay
- Polandia
- Portugal
- Qatar
- Rumania
- Rusia
- Arab Saudi
- Singapura
- Slovenia
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Thailand
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Inggris Raya
- Ukraina
- Uzbekistan
- Vietnam
Namun sejauh ini, hanya segelintir pemimpin yang secara terbuka menyatakan akan bergabung, seperti Presiden Argentina yang pro-Trump, Javier Milei, serta Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Meskipun akan mengawasi Gaza, baik Dewan Perdamaian maupun Dewan Eksekutif Gaza di bawahnya belum memiliki anggota dari Palestina.
Meski demikian, dewan tersebut akan mengawasi kerja sekelompok teknokrat Palestina yang bertugas mengelola layanan publik di Gaza. Para analis menilai, kelompok ini akan menghadapi tantangan berat, mengingat Gaza masih terbagi antara wilayah yang berada di bawah kendali Israel dan Hamas.
Cara Kerja Dewan Perdamaian
Belum sepenuhnya jelas seberapa besar pengawasan yang akan dilakukan Dewan Perdamaian terhadap Gaza dan berapa lama peran tersebut akan berlangsung. Namun, dua subkomite yang melapor langsung kepada dewan pimpinan Trump telah dibentuk untuk melaksanakan rencana perdamaian Gaza.
Minggu lalu, Gedung Putih menunjuk “Dewan Eksekutif Gaza” yang mencakup Jared Kushner, menantu presiden, serta Steve Witkoff, utusan Trump. Kelompok ini juga melibatkan pejabat dari Qatar dan Mesir, serta seorang pengusaha asal Israel.
Israel mengkritik susunan komite tersebut, khususnya terkait kehadiran Qatar dan Turki. Kedua negara tersebut, memang membantu menengahi Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza. Namun, pejabat Israel menuduh keduanya memiliki kedekatan berlebihan dengan Hamas.
Tiga Hierarki dalam Struktur Dewan Perdamaian
Sebuah pernyataan yang diterbitkan Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) merinci struktur kekuasaan tiga tingkat Dewan Perdamaian.
Dewan Eksekutif Pendiri
Di posisi tertinggi dalam struktur tersebut adalah “Dewan Eksekutif Pendiri”. Badan ini memegang kendali anggaran sekaligus menetapkan visi strategis. Dewan Eksekutif diketuai oleh Trump, yang tetap memiliki hak veto.
Susunan anggota Dewan Eksekutif adalah sebagai berikut:
* Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
* Utusan Khusus AS Steve Witkoff
* Jared Kushner
* Pengusaha miliarder Marc Rowan
* Ajay Banga
* Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
* Robert Gabriel Jr
Dewan Eksekutif Gaza
Di bawah Dewan Eksekutif Pendiri terdapat “Dewan Eksekutif Gaza,” yang bertugas melakukan koordinasi regional. Anggotanya meliputi:
* Steve Witkoff
* Jared Kushner
* Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan
* Diplomat Qatar Ali Al-Thawadi
* Direktur Jenderal Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad
* Tony Blair
* Marc Rowan
* Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy
* Nickolay Mladenov
* Yakir Gabay
* Sigrid Kaag
Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)
Di bagian paling bawah hierarki terdapat satu-satunya komponen yang melibatkan warga Palestina. Dalam sebuah wawancara dengan media Mesir, Ketua Komite Ali Shaath mengonfirmasi susunan resmi komite tersebut.
Tim yang beranggotakan 12 orang ini seluruhnya terdiri dari para profesional yang ditugaskan mengelola sektor layanan tertentu, yakni:
* Ekonomi dan Perdagangan: Insinyur Aed Abu Ramadan
* Pertanian: Abdel Karim Ashour
* Kesehatan: Dr. Aed Yaghi
* Perumahan dan Pertanahan: Insinyur Osama al-Saadawi
* Keadilan: Adnan Abu Warda
* Dalam Negeri dan Keamanan Internal: Mayor Jenderal Sami Nasman
* Kota dan Air: Ali Barhoum
* Keuangan: Bashir Al-Rayyes
* Urusan Sosial: Hana Tarazi
* Pendidikan: Jabr Al-Daour
* Telekomunikasi: Insinyur Omar Al-Shamali
