Penyelidikan Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi di Sekitar Proyek Strategis Nasional
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kini tidak hanya fokus pada masalah sengketa lahan antara masyarakat Desa Mangkupadi dengan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Lebih dari itu, BAP DPD RI mulai menggali dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga sekitar PSN tersebut.
Ketua BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengumpulkan fakta sejak Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana pada November 2025 lalu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Dari RDP yang kita lakukan tanggal 25 November 2025, semua pihak sudah kita undang. Artinya proses itu sudah berjalan dan kita sudah menerima banyak informasi awal,” ujar Syauqi, Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan lanjutan yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Syauqi menjelaskan bahwa sengketa ini memiliki dimensi yang luas. Menurutnya, persoalan lahan hanyalah pintu masuk dari berbagai masalah lain yang dirasakan warga Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, mulai dari terganggunya sumber penghasilan hingga perubahan tatanan sosial.
“Memang yang diadukan mayoritas terkait konflik agraria, tapi kami melihatnya lebih luas. Ada dampak terhadap penghasilan masyarakat dan aspek lainnya. Ini yang akan kita uraikan satu per satu,” tegasnya.
Pastikan Proses Adil dan Tanpa Tekanan
Selain membedah aspek ekonomi, BAP DPD RI memberikan atensi khusus terhadap laporan mengenai adanya intimidasi di lapangan. Syauqi menegaskan bahwa ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan seperti PT KIPI serta BCAP harus berlangsung secara setara.
“Kalau itu (intimidasi) terjadi, tentu menjadi atensi kami. Kami akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait,” ucap Syauqi.
Ia menambahkan bahwa prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap penyelesaian. “Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada intimidasi. Semua proses harus berjalan secara egaliter,” ujarnya.
Sinkronisasi Data Tertulis
Untuk memperkuat kajian, DPD RI saat ini tengah mengumpulkan data tertulis yang valid agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran. Mereka juga akan menyelaraskan temuan lapangan dengan data dari instansi lain seperti Komnas HAM, ATR/BPN, hingga DPRD Bulungan.
“Data-data itu penting untuk kita dalami. Kita ingin melihat secara detail, sebenarnya titik persoalannya ada di mana. Karena ini tidak bisa hanya berdasarkan informasi lisan, harus ada data tertulis yang disepakati,” jelas Syauqi.
Terkait rencana peninjauan langsung ke lokasi PSN di Mangkupadi, Syauqi menyebut hal itu akan dilakukan setelah koordinasi di tingkat pusat dengan kementerian terkait tuntas. “Kunjungan langsung akan kita lihat setelah pertemuan dengan kementerian. Semua data akan kita kumpulkan terlebih dahulu agar lebih tajam dan efisien,” pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan strategis tersebut perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kaltara, Kanwil BPN, Pemerintah Kabupaten Bulungan, serta jajaran direksi perusahaan terkait.
