Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana Terus Berjalan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi korban bencana di sejumlah daerah terus berjalan secara bertahap. Dalam rapat bersama Forkopimda di Posko Bencana Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (25/2/2026), Suharyanto menyampaikan bahwa bantuan untuk rumah rusak sedang dan ringan sudah disalurkan dalam tahapan pertama, sedangkan tahap kedua akan dicairkan pada 2 Maret 2026.
Rapat tersebut juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta para bupati/wali kota dan pejabat terkait lainnya melalui zoom meeting. Menurut Suharyanto, pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk rumah rusak berat, melainkan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).
Sementara itu, untuk rumah rusak ringan dan sedang, dana bantuan ditransfer langsung ke rekening pribadi penerima. Skemanya, sebesar 80 persen dana dapat langsung dicairkan, sedangkan 20 persen sisanya diblokir oleh pihak bank untuk memastikan proses pembangunan dan perbaikan benar-benar terealisasi serta bukti pendukung dinyatakan lengkap. Setelah pembangunan selesai dan terverifikasi, sisa 20 persen tersebut baru dapat dicairkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana stimulan perbaikan rumah.
“Uang itu harus masuk ke rekening perorangan, tidak ada pejabat yang bisa mengganggu karena itu hak penerima,” katanya dalam rilis yang diterima Serambi di Lhokseumawe, Kamis (26/2/2026). Suharyanto juga meminta agar persyaratan pencairan tidak dipersulit. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik yang mengarah pada permainan antara pihak tertentu dengan toko material.
“Banyak warga bebas membeli material di toko mana saja. Tidak ada toko yang ditunjuk secara khusus, jangan sampai ada main mata yang bisa merugikan warga,” sebut Suharyanto. Bagi rumah rusak ringan dan sedang yang sudah terlanjur dibersihkan, dana tetap bisa dirembes atau diganti dengan ketentuan adanya surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani kepala desa.
“Sekali lagi jangan persulit pencairan dana stimulan rumah rusak ringan dan sedang. Tidak perlu ada kuitansi toko untuk pencairan, uang langsung ditransfer ke rekening penerima. Nanti tim tolong sampaikan ke perbankan bersangkutan (BSI), siapapun pejabat tidak boleh mengganggu, itu hak perorangan,” imbuhnya.
Sebelum rapat di Posko Penanganan Bencana, Suharyanto bersama Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, meninjau pembangunan huntara di Gampong Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang. Armia mengatakan, pembangunan hunian sementara masih terus berjalan. Saat ini sebanyak 940 unit huntara telah terbangun dan dihuni.
Dirinci, huntara Danantara sebanyak 600 unit di Kampung Simpang Empat, huntara Kementerian PUPR 240 unit di Bundar, huntara Dompet Dhuafa 10 unit di Kampung Dalam, huntara Global Peace Convoy Indonesia sebanyak 35 unit, dan huntara Persatuan Islam (Persis) 55 unit. Total huntara yang masih dalam proses pembangunan berjumlah 3.081 unit. Rinciannya, huntara BNPB terpusat 1.233 unit, huntara BNPB in-situ 614 unit, huntara Kementerian PUPR 819 unit yang tersebar di empat lokasi, huntara Dompet Dhuafa 117 unit, huntara Baznas 30 unit, huntara Overlanding Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 165 unit, huntara Merci 125 unit, huntara Relief Box 10 unit, dan huntara GPCI 65 unit.
“Sejauh ini total kebutuhan huntara di Aceh Tamiang sejumlah 8.190 unit. Kami minta dan berharap agar bisa mempercepat penyelesaian pembangunan,” katanya. Bupati menambahkan, hingga saat ini terdapat 2.111 kepala keluarga penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai pengganti uang sewa karena tidak menempati huntara. Rinciannya, DTH tahap 1 sebanyak 270 KK, tahap 2 sebanyak 314 KK, dan tahap 3 sejumlah 1.527 KK.
“DTH tahap 1 sudah dilakukan pencairan. Mereka menerima Rp 600 ribu per KK per bulan sampai menerima hunian tetap. Sementara tahap 2 dan tahap 3 sedang dalam proses verifikasi dan validasi penerima,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bantuan dari Kementerian Sosial yang telah disalurkan berupa santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi sebesar Rp 15 juta kepada 114 ahli waris. Santunan bagi korban luka berat masih dalam proses validasi data di tingkat kabupaten.
Selain itu, terdapat usulan bantuan stimulan bagi 1.286 KK dengan kriteria rumah rusak berat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan SK BNBA Tahap I. Bantuan yang diusulkan berupa stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta per KK dan bantuan pengganti perabotan rusak sebesar Rp 3 juta per KK. Namun, bantuan tersebut belum terealisasi.
“Mohon bantuan bapak Mendagri agar progres pembangunan huntara, huntap serta bantuan stimulan bagi warga kami bisa lebih cepat. Sesuai target kita lebaran nanti tidak boleh ada warga yang masih tinggal di tenda darurat,” tuturnya. Terakhir, Armia memastikan ada 1.286 KK yang telah diusulkan menerima bantuan jatah hidup (jadup) dan biaya ganti perabotan. Jadup diberikan sesuai jumlah jiwa dalam masing-masing keluarga sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan.
“Kemudian, 588 KK yang menghuni huntara Danantara di Kampung Simpang Empat ini, sudah diusulkan sebagai penerima bantuan stimulan ekonomi dari Kemensos sebesar Rp 5 juta per KK,” pungkasnya.
Total Bantuan Sosial yang Telah Disalurkan Capai Rp 2,5 Triliun
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap total bantuan sosial (bansos) yang sudah disalurkan untuk warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) sebesar Rp 2,5 triliun. Bantuan itu berupa bansos reguler, kedaruratan dan adaptif.
“Jadi kalau ditotal itu nilainya Rp 2.564.819.421.880. Inilah yang sudah kita salurkan, mudah-mudahan tentu lancar dan akhirnya nanti diterima oleh penerima manfaat,” kata Gus Ipul di kantornya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026). Gus Ipul mengatakan bansos itu disalurkan Kemensos setelah memperoleh data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data penerima bantuan itu kemudian ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota lalu dilakukan verifikasi ulang.
“Itu kita salurkan setelah data-datanya kita dapatkan dari BNPB, yang kemudian ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dengan rincian BNBA-nya, by name by address, setelah itu diverifikasi oleh Pak Mendagri, ditandatangani, baru diserahkan kepada kita dan kita lakukan pemeriksaan sekali lagi bersama dengan penyalur dalam hal ini PT Pos dan BSI. Setelah itu kita salurkan,” ujarnya. Gus Ipul mengatakan pihaknya juga melakukan pendampingan hingga monitoring selama proses penyaluran bansos. Hal itu dilakukan agar bansos yang disalurkan bisa benar diterima penerima manfaat sesuai data yang ada.
“Dalam proses penyaluran ini, kita bersama dengan kepala daerah dan juga para pendamping kami melakukan pendampingan, monitoring, dan sekaligus tentu kita jaga pelaporan-pelaporannya sehingga penyaluran ini tetap prudent, berhati-hati, sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh para penerima manfaat,” ujarnya.
Berikut rincian total bansos Rp 2,5 triliun tersebut:
- Bansos Reguler yang disalurkan Rp 1.763.038/KPM dengan total anggaran Rp 1.832.738.125.000
- Bansos Kedaruratan berupa buffer stock logistik, dapur umum, sembako hingga beras, dengan total anggaran Rp 99.194.346.880
- Bansos Adaptif sebesar Rp 632,8 miliar yang terdiri atas:
- Santunan Ahli Waris yang telah salur Rp 14.865.000.000 untuk 990 jiwa, senilai Rp 15 juta/jiwa.
- Santunan Jaminan Hidup yang telah salur Rp 236.534.850.000 untuk 175.211 jiwa senilai Rp 450 ribu/jiwa selama 3 bulan.
- Santunan Isi Huntara yang telah salur Rp 143.058.000.000 untuk 47.686 KK senilai Rp 3 juta/KK.
- Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi yang telah salur Rp 238.430.000.000 untuk 47.686 KK senilai Rp 5 juta/KK.
