Pertunjukan Standup Comedy Pandji Pragiwaksono di 10 Kota
Pertunjukan standup comedy komika Pandji Pragiwaksono di 10 kota kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat, terutama setelah pertunjukan Mens Rea yang digelar di Jakarta ditayangkan di Netflix pada Kamis (1/1/2026). Materi yang dibawakan dalam pertunjukan tersebut membahas isu-isu sosial dan politik di Indonesia, yang memicu berbagai respons dari publik. Mulai dari apresiasi hingga keberatan dan rasa tersinggung.
Euforia terhadap pertunjukan Mens Rea yang menjadi pertunjukan nomor satu untuk kategori TV Shows di Netflix Indonesia harus diwarnai dengan laporan pencemaran nama baik oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1/2025). Laporan ini segera dibantah oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam tersebut menyatakan bahwa pelapor bukan merupakan bagian dari mereka.
“Bukan orang NU itu,” ujar Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla, dilansir dari sumber tertentu, Jumat (9/1/2026).
Mengapa Ada yang Merasa Tersinggung?
Pengamat Komunikasi Politik sekaligus Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan materi Mens Rea menimbulkan reaksi publik, baik yang mendukung maupun yang tidak. Berikut penjelasannya:
-
Komedi yang cukup tajam
Mengangkat isu politik, Ubed menilai bahwa materi komedi Pandji di pertunjukan Mens Rea mengandung kritik yang tajam. “Isi komedinya cukup tajam dalam melakukan kritik terhadap elit politik atau institusi negara atau institusi sosial yang besar,” ungkap Ubed, saat dihubungi sumber tertentu, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, kritik yang tajam itu dianggap oleh elit politik, institusi negara, dan institusi sosial sebagai ancaman, sehingga mampu merusak kredibilitas negara. Akibatnya, pihak yang dikritik dan pengikutnya mencermati secara serius isi komedi tersebut hingga menjadi informasi yang meluas. -
Aktor komedian
Faktor berikutnya adalah aktor komedian itu sendiri. Ubed menjelaskan, rekam jejak seorang komedian bisa dianggap sebagai lawan elit politik tertentu. “Track record komedian dianggap atau telah memiliki kedekatan pikiran pada elit politik tertentu sehingga yang dikritik menganggap pengkritik sebagai lawan politik,” kata dia.
“Jadi tidak hanya melihat materinya tetapi dilihat siapa pengkritiknya. Situasi itu yang berpotensi menimbulkan perhatian luas,” imbuh Ubed. -
Penggunaan media sosial
Faktor amplifikasi di media sosial melalui video pendek yang menyebar-luas juga memicu reaksi publik yang beragam. “Publik tidak menontonnya secara utuh tetapi penggalan video itu mudah disebarluaskan,” ungkap Ubed.
Laporan Memperburuk Demokrasi
Beberapa materi standup comedy Pandji yang dipersoalkan antara lain adalah pengelolaan tambang oleh NU dan Muhammadiyah, pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah, hingga stereotip etnis Sunda. Menurut pelapor, materi tersebut berpotensi menimbulkan kebencian, merendahkan nilai agama Islam, dan mendiskreditkan kelompok etnis tertentu jika dilihat secara utuh.
Atas dasar itu, Pandji dilaporkan dengan Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP baru tentang penghasutan dan penistaan agama, dengan ancaman pidana maksimal 3 hingga 4 tahun penjara. Namun, Ubed menyayangkan laporan tersebut. “Upaya melaporkan Pandji ke ranah hukum itu langkah yang memperburuk demokrasi,” ujarnya.
Komedi dan Laporan Hukum
Meski dibalut dengan canda, komedi satir rawan dikenai hukum Indonesia. Komedi satir adalah bentuk humor yang berisi pernyataan sindiran terhadap keadaan atau seseorang. Menurut Ubed, komedi jenis ini berpotensi kena delik hukum karena praktik hukum di Indonesia masih subyektif dan pasal-pasal yang tidak jelas dan ambigu. “Materi komedi satir politik rawan kena delik hukum karena praktik hukum di Indonesia seringkali dibangun dengan tafsir subyektif kekuasaan terhadap pasal karet yang digunakan dasar delik hukum,” jelasnya.
Di saat yang sama, Ubed mengatakan bahwa hukum di Indonesia masih digunakan sebagai instrument kekuasaan. Ini artinya, hukum akan digunakan sebagai “senjata” bagi pihak yang berkuasa ketika merasa diancam. “Disaat yang sama hukum di Indonesia masih menjadi instrumen kekuasaan dan mafia,” ungkap Ubed.
“Jadi ketika kekuasaan terancam karena kritik maka hukum dijadikan instrumen kekuasaan. Ini salah satu problem hukum yang serius di Indonesia,” imbuhnya.
Batas Berkomedi yang Aman
Oleh karena itu, sangat sulit menentukan batas berkomedi yang aman dari jerat hukum di Indonesia, terutama humor tentang politik. Menurutnya, komedi yang aman dari jerat hukum Indonesia adalah komedi yang sama sekali tidak menyentuh praktik politik secara kritis. “Batas komedi tentang politik yang aman dari jerat hukum di Indonesia sangat sulit karena budaya demokrasi di Indonesia kualitas dan indeksnya masih sangat rendah akibat intervensi kekuasaan yang masih kuat,” kata dia.
“Kritis bisa aman jika tidak melakukan kritik terhadap subyek kekuasaan secara terang,” tandas Ubed.
