Komitmen Kementerian Perhubungan dalam Program Diskon Transportasi Lebaran 2026
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait program diskon transportasi selama musim mudik Lebaran 2026. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat keringanan biaya transportasi.
Pada pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 (1447 H) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Dudy menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program diskon tersebut. Ia juga akan meminta dan mengawasi seluruh moda transportasi yang memberikan program ini.
Penerapan Aturan yang Ketat
Dudy menegaskan bahwa program diskon transportasi harus dijalankan oleh maskapai dan seluruh moda transportasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan tidak segan menindak operator transportasi yang tidak menjalankan aturan tersebut.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka kami akan melakukan teguran dan memberikan sanksi apabila program diskon tersebut tidak berjalan sesuai harapan atau sebagaimana yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat,” ujar Dudy.
Selain itu, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah skema untuk menindak operator transportasi yang tidak menjalankan program diskon tersebut. “Jadi nanti ada teguran dan juga sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan secara tepat program diskon tersebut,” tambah Dudy.
Kendaraan memasuki pintu tol Krian di Legundi Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/3/2026). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberlakukan diskon tarif tol hingga 30 persen untuk musim mudik Lebaran tahun 2026 salah satunya adalah Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar yang memberikan diskon khusus berlaku dalam tiga periode diantaranya pada 12-14 Maret 2026 diskon sebesar 8,42 persen, 15 Maret 2026 diskon ditingkatkan menjadi 30 persen dan 18-22 Maret 2026 diskon kembali menjadi 8,42 persen dan berlaku untuk seluruh asal dan tujuan kecuali yang berasal dari atau menuju Trans Jawa. – (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)
Prediksi Pergerakan Pemudik
Menteri Perhubungan juga memprediksi pergerakan pemudik akan mulai terjadi pada Jumat (13/3/2026) malam. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Merak, Banten, Dudy menyampaikan situasi arus mudik pada hari ini masih relatif normal dan belum terjadi lonjakan.
“Kalau hari ini, tadi kebetulan kami ke Pelabuhan Merak siang hari. Sejauh ini masih cukup lancar, landai,” ujar Dudy saat pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 (1447 H) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dudy memprediksi peningkatan pergerakan mulai terjadi pada Jumat malam, tepatnya setelah waktu berbuka puasa. Ia menyebut pergerakan lebih awal tidak lepas dari kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mulai berlaku pada 15–17 Maret 2026.
“Kami perkirakan setelah berbuka puasa kemungkinan masyarakat akan mulai melakukan pergerakan karena WFA sudah diterapkan mulai 15–17 Maret 2026,” lanjut Dudy.
Persiapan Menghadapi Kepadatan Lalu Lintas
Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemantauan sejak dini untuk melihat dinamika bangkitan perjalanan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, termasuk dengan melihat data pergerakan pada pagi hari berikutnya untuk memastikan prediksi sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jadi kita mengantisipasi dari 13 Maret ini sudah mulai ada pergerakan atau bangkitan perjalanan. Kita bisa melihat bagaimana dinamikanya setelah berbuka puasa,” ungkap Dudy.
Dudy menyebut kepadatan lalu lintas kemungkinan tetap bisa terjadi, terutama di jalan tol, pelabuhan, atau titik rawan lainnya. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan lalu lintas bersama Korlantas Polri untuk mengurai kemacetan.
“Yang penting bagaimana kita mengurai kepadatan tersebut, misalnya di jalan tol bisa saja karena ada kecelakaan,” lanjut dia.
Ia meyakini Korlantas Polri telah memiliki strategi dalam mengurai kepadatan kendaraan saat arus mudik. Demikian pula dengan potensi kepadatan di pelabuhan penyeberangan, seperti Merak dan Ketapang, yang telah disiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi antrean.
“Fokus utama pemerintah bukan hanya mencegah kemacetan, tetapi memastikan jika kepadatan terjadi, maka dapat segera diurai sehingga perjalanan masyarakat tetap terkendali,” kata Dudy.
