Anggota TNI di Bencana Sumatra Dapat Uang Semangat, Prabowo Koreksi Istilah

Presiden RI Minta Penggantian Istilah “Uang Lelah” dengan “Uang Semangat” untuk Anggota TNI

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pernyataan penting terkait istilah yang digunakan dalam pemberian upah atau honor bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lokasi bencana Sumatra. Ia menyarankan agar istilah “uang lelah” diganti dengan “uang semangat”.

Menurut Prabowo, tidak seharusnya ada istilah “lelah” dalam konteks tugas seorang tentara yang berbakti kepada bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa para prajurit TNI harus selalu memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan ini disampaikan saat Presiden menghadiri rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (1/1/2026). Dalam acara tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan besaran uang lelah yang diterima oleh prajurit TNI yang bertugas di lokasi bencana, yaitu sebesar Rp165.000 per orang.

Suharyanto menjelaskan bahwa para prajurit mendapatkan uang makan dan uang lelah, serta uang saku. Ia juga menyebutkan tentang pergeseran pasukan dari homebase. Dengan mendengar penjelasan tersebut, Prabowo langsung mengoreksi istilah “uang lelah” menjadi “uang semangat”, karena menurutnya, tidak boleh ada kata “lelah” dalam kinerja seorang tentara.

“Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara tidak boleh lelah. [Jadi] uang semangat,” ucap Prabowo. Sementara itu, Suharyanto menjawab, “Uang saku bapak.”

Prabowo kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa para anggota TNI tidak pernah lelah dalam menjalankan tugasnya untuk berbakti kepada negara dan bangsa.

Biaya Perbaikan Jembatan Pasca-Bencana Sumatra

Selain itu, Suharyanto melanjutkan laporan terkait biaya perbaikan jembatan yang terdampak bencana sebagai bagian dari upaya penanganan pasca-bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dahulu, baru pembiayaannya diaudit dan dimintakan ke Kementerian Keuangan RI.

“Kemudian, untuk kebutuhan jembatan dan sebagainya, jembatan gantung, semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, Bapak, setelah diaudit, nanti yang dikeluarkan itu ditagihkan, begitu Bapak,” jelas Suharyanto.

Ia menambahkan bahwa proses audit dilakukan oleh BPKP, dan jumlahnya kemudian dimintakan ke Kementerian Keuangan, sehingga pola seperti itu digunakan.

Menteri Keuangan Pastikan Pembayaran untuk Anggota TNI

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah menegaskan bahwa ada anggaran yang tersedia untuk membayar kerja keras anggota TNI yang bertugas di wilayah terdampak bencana Sumatra. Ia menekankan bahwa anggaran bisa dikeluarkan asal penggunaannya tepat.

“Tergantung nanti KSAD-nya ngajuin seperti apa, kita bayar sesuai permintaan dia. Kalau pintar-pintar ya sisipin aja, kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja kan bisa, asal masuk akal kita keluarin,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan RI, Jakarta, pada Rabu (31/12/2025).

Masih dalam konferensi pers yang sama, Purbaya menyampaikan rasa prihatinnya atas kondisi anggota TNI yang bertugas di daerah bencana. Menurutnya, para prajurit tersebut harus diperlakukan secara layak.

“Kan kasihan tuh makannya nasi bungkus rupanya. Di YouTube, saya lihat makan di karton, lho, di TikTok. Kan kasihan kayak gitu, sudah kerja capek. Saya pikir harus perlakukan lebih layak,” tegasnya.

38.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Sebanyak 37.910 personel TNI dikerahkan untuk mendukung tahap rekonstruksi dan rehabilitasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Dari jumlah tersebut, sudah mencakup penambahan 15 batalion, yang terdiri atas lima batalion zeni dan 10 batalion teritorial pembangunan. Para personel yang dikerahkan nantinya membantu rekonstruksi infrastruktur di wilayah bencana.

“(Pelibatan personel TNI) itu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap), pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya,” kata Agus.

Selain itu, TNI melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan, mulai dari penyiapan air bersih, evakuasi medis, distribusi logistik, hingga layanan pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak.

Kegiatan Operasi Kemanusiaan TNI di Wilayah Bencana

Menurut keterangan Agus, sejauh ini TNI sudah mendirikan 25 dapur lapangan, serta membangun 124 sumur bor yang sudah dapat digunakan masyarakat, 42 pos kesehatan, dan 186 unit MCK di wilayah terdampak. Sementara itu, jembatan bailey juga disiapkan dan dipasang oleh TNI demi memulihkan kembali jaringan konektivitas transportasi.

Beberapa jembatan yang telah digunakan masyarakat antara lain Jembatan Teupin Mane, Jembatan Teupin Redep, Jembatan Jumpa, Jembatan Matang Bangka, Jembatan Kuta Blang, Jembatan Hamparan Perak, dan Jembatan Anggoli Sibangun. Secara keseluruhan, 32 jembatan bailey telah dibangun dan difungsikan.

Kemudian, TNI juga membangun 40 jembatan armco, sebagian di antaranya telah selesai dan digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan distribusi bantuan.

Untuk mendukung operasi kemanusiaan di Sumatra, TNI mengerahkan 89 unit alutsista, yang terdiri atas pesawat udara, helikopter, dan kapal perang Republik Indonesia (KRI). Bantuan logistik terus disalurkan melalui berbagai moda, termasuk airdrop, pendaratan udara, jalur laut, dan jalur darat.

“KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, mendukung membawa juga tenaga kesehatan, dan membantu Kementerian/Lembaga lain seperti peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset, dan sebagainya,” papar Agus.

Hingga saat ini, total logistik yang telah didistribusikan TNI mencapai 2.669,53 ton, baik melalui angkatan udara, jalur laut menggunakan KRI dan kapal pendukung, maupun distribusi darat.