Isu Perombakan Kabinet Kembali Muncul, Partai Demokrat Menyikapi Secara Dewasa
Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali muncul dalam ruang publik. Hal ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk partai politik yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Salah satunya adalah Partai Demokrat, yang menilai bahwa evaluasi kabinet merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang wajar.
Sekretaris II Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menyampaikan pandangan mengenai isu reshuffle tersebut. Ia menegaskan bahwa meskipun evaluasi kabinet bisa terjadi, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak ada spekulasi berlebihan terkait isu tersebut.
“Kami melihat isu reshuffle sebagai bagian dari proses evaluasi yang wajar dalam pemerintahan. Namun, saya tegaskan bahwa reshuffle itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak elok untuk berspekulasi lebih jauh,” ujar Yan kepada media, Sabtu (31/1/2026).
Yan juga menekankan bahwa Partai Demokrat pada prinsipnya mendukung penguatan kinerja pemerintahan serta menjaga stabilitas politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa fokus utama partai saat ini adalah memastikan agenda-agenda kerakyatan tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Partai Demokrat pada prinsipnya mendukung penguatan kinerja pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional,” kata Yan. “Kami akan menghormati serta menyikapi secara dewasa setiap keputusan yang diambil Presiden ke depan demi kepentingan bangsa dan negara.”
Selain itu, Yan juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja kader Partai Demokrat yang saat ini mendapat amanah di Kabinet Merah Putih. Dia menilai para kader telah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan fokus menjalankan program pemerintah dan melayani kepentingan masyarakat.
“Tentu selalu ada ruang evaluasi dan perbaikan, tetapi prinsipnya kita menghargai kerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan,” katanya.
Bagi Partai Demokrat, lanjut Yan, hal terpenting adalah memastikan kehadiran kader di pemerintahan benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
Perombakan Kabinet: Tanda-tanda Awal
Rumor tentang kemungkinan Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet tengah mencuat. Kabarnya, reshuffle akan dilakukan pada Februari 2026. Meski demikian, Istana belum secara resmi mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai rencana tersebut.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, perombakan kabinet memang terjadi karena adanya perpindahan jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat Wamenkeu, kini bergabung dengan BI setelah melewati proses fit and proper test di DPR.
“Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Presiden Prabowo, kata Prasetyo, masih mengkaji sejumlah nama untuk mengisi kursi Wamenkeu yang kosong tersebut. Terkait nama mantan Deputi Gubenur BI Juda Agung sebagai kandidat kuat Wamenkeu, Prasetyo belum mau berkomentar.
“Tunggu dulu,” ucap Prasetyo.
Prasetyo belum ingin mengungkapkan nama-nama calon Wamenkeu yang sedang dikaji oleh Presiden Prabowo. Ia hanya mengatakan bahwa kursi Wamenkeu akan segera diisi.
“Belum. Nanti pada waktunya, siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh bapak presiden pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan,” katanya.
Dalam memutuskan siapa yang akan mengisi kursi Wamenkeu, Presiden selain melakukan kajian juga berkonsultasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nanti kan setelah proses itu kan nanti kita, bapak presiden pasti akan melakukan apa namanya, semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dengan menteri keuangan mengenai pengisian kembali jabatan wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono, yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” imbuhnya.
